ESDM kaji usulan BPH Migas beri Rp 1 triliun ke Pertamina

2017-08-25 16:47:34

Pertamina

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial mengatakan pihaknya tengah mengkaji usulan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk menyumbang dana sebesar Rp 1 triliun kepada PT Pertamina demi mendorong peningkatan program BBM satu harga.

"Baru wacana, masih dikaji dulu," ungkapnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (25/8).

Lebih jauh, dia pun menjelaskan perlu adanya kajian agar kebijakan yang kemudian dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Masih kita evaluasi apakah diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan," katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Fanshurullah Asa, mengatakan siap mendukung Pertamina untuk menyukseskan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Salah satunya dengan cara menghibahkan dana BPH Migas senilai Rp 1 triliun.

Dana tersebut berasal dari iuran yang dibayarkan badan usaha yang bernaung di bawah BPH Migas. Iuran ini sebelumnya disetor sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Usulan ini dicetuskan BPH Migas dengan memperhatikan bahwa Pertamina cukup kesulitan secara aspek keuangan dalam menjalankan program BBM satu harga.

"BPH tawarkan satu solusi. BPH dapat iuran PNBP Rp 1,2 triliun per tahun. Itu BPH pakai lebih kurang Rp 200 miliar. Kami minta dan usulkan, kenapa tidak uang Rp 1 triliun (sisanya), untuk kita membantu Pertamina," ungkapnya dalam konferensi pers 'High Level Meeting' BPH Migas dan Pertamina, di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Jumat (18/8).

Tawaran itu diajukan sebagai salah satu cara agar Pertamina tidak terlalu dibebankan secara finansial dalam eksekusi program BBM satu harga. "Jumlah daerah 3T itu ada 160 Kabupaten/kota. Ada sekitar 2000-an kecamatan. Di dalam 2.000 (kecamatan) ada 21.000 desa. Sementara Pertamina baru 50 sudah ngos-ngosan, sudah Rp 300 miliar menombok," jelas dia.

Nantinya, menurut Fanshurullah, dana tersebut juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung. Diharapkan pula dapat meningkatkan jumlah daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang tersentuh program BBM satu harga.

"Buat infrastruktur dan termasuk depot, digunakan Pertamina supaya tidak merugi. Jadi bukan hanya 150 titik (target Pertamina)," ujarnya.

(mdk/sau)