ESDM ancam Freeport tak bisa ekspor konsentrat pekan depan

Freeport belum merespon surat yang dilayangkan pemerintah terkait dana jaminan USD 530 juta atau setara Rp 7,3 triliun.

Pemerintah masih belum menerima‎ jawaban PT Freeport Indonesia terkait penempatan dana jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Gresik, Jawa Timur‎. Alhasil Freeport terancam tidak bisa melakukan ekspor konsentrat pasca 28 Januari 2016.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan, Freeport Indonesia belum merespon surat yang dilayangkan pemerintah terkait dana jaminan USD 530 juta atau setara Rp 7,3 triliun. ‎Perpanjangan izin bisa diberikan setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu membayar dana jaminan tersebut.

"Sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari mereka (Freeport)," ujar Bambang di kantornya, Jumat (22/1).

Dia menegaskan, perusahaan tersebut harus segera memenuhi permintaan pemerintah terkait dana jaminan. Tujuannya, agar segara bisa menerbitkan rekomendasi perpanjangan izin ekspor.

Meski izin ekspor berakhir 28 Januari 2016, Bambang menjelaskan, tidak ada batas waktu penempatan dana jaminan itu. Konsekuensinya Freeport tidak bisa ekspor apabila belum memberikan dana sebesar Rp 7,3 triliun.

"Yang jelas kalau tidak bayar, tidak dikasih (perpanjangan izin ekspor)," tegas dia.

Penempatan dana jaminan kesungguhan itu seiring dengan hasil evaluasi kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) Freeport di Gresik, Jawa Timur. Hasil evaluasi menyatakan progres pembangunan smelter baru mencapai 14 persen dari rencana kerja.