Erick Thohir: Tak Mungkin Negara Aman Kalau Banyak Pengangguran
Oleh karena itu, semakin banyaknya lapangan kerja yang hadir, maka penyerapan tenaga kerja juga akan bertambah. Sama halnya dengan jika lapangan kerja minim, otomatis semakin banyak pengangguran.
Menteri BUMN, Erick Thohir menilai kondisi ketenagakerjaan menjadi salah satu penentu keamanan sebuah negara. Menurut dia, semakin banyak pengangguran, maka negara semakin tidak aman
Oleh karena itu, semakin banyaknya lapangan kerja yang hadir, maka penyerapan tenaga kerja juga akan bertambah. Sama halnya dengan jika lapangan kerja minim, otomatis semakin banyak pengangguran.
"Ingat, tidak mungkin negara ini aman kalau banyak pengangguran. Tidak mungkin negara aman kalau kesenjangan makin jauh," kata dia dalam Webinar Investor Appreciation Night & Market Outlook 2023, Kamis (19/1) malam.
Sebagai salah satu solusinya, pembukaan lapangan kerja menjadi hal mutlak yang perlu diambil. Pada sisi ini, Erick menilai ada peran BUMN di dalamnya.
Selain itu, perlu intervensi pemerintah untuk menciptakan pengusaha baru. Nantinya, akan semakin banyak membuka lapangan kerja. Guna mendorong hal itu, Himpunan Bank Negara (Himbara) berperan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Karena itu pemerintah intervensi cpitakan pengusaha baru. Himbara kita ditugasin untuk KUR itu hampir 92 persen nilainya dari Rp308 triliun, (himbara meapat porsi), Rp280 triliunan. Kita dorong," kata dia.
Erick Thohir menerangkan bahwa ada upaya lain dari pemerintah untuk melibatkan pengusaha dalam negeri, utamanya sektor UMKM. Ini diwujudkan lewat adanya e-catalog pemerintah.
"Jadi bagaimana pengadaan pemerintah pusat dan daerah diteken untuk TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) lokal. Pertanyaannya kenapa? Supaya indutrialisasi di sini," ungkapnya.
Sebelumnya, perusahaan pelat merah bisa menunjuk langsung dalam sebuah proyek pengadaan, namun kali ini sudah diperketat.
"Dengan Permen (Peraturan Menteri) baru gak boleh, bahwa pengadaan di bawah Rp200 juta, ini beda sama e-catalog pemerintah ya, (belanja BUMN) harus UMKM, dan angkanya lumayan, Rp28 triliun," paparnya.
Pengadaan ini yang dijalankan melalui Pasar Digital UMKM atau PaDi UMKM. Dimana, saat ini sudah ada sekita 92 BUMN dan anak usaha BUMN yang terlibat dnegan sekitar 40 ribu UMKM.
Reporter: Arief Rahman Hakim
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)