Ekuitas Asabri Masih Minus Rp4,7 Triliun
Dia menyebut angka ini masih lebih baik dibanding akhir Desember 2020, di mana ekuitas perusahaan minus Rp13,3 triliun (audited).
Direktur Utama PT Asabri, Wahyu Suparyono klalim kinerja perusahaan terus membaik. Namun, dari laporan perusahaan per 31 Desember 2021, ekuitas Asabri masih tercatat minus Rp4,7 triliun. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Dengan kata lalin, arti ekuitas adalah modal.
Wahyu menegaskan bahwa angka dalam laporan tersebut masih dalam proses audit. "Posisi sampai 31 Desember 2021 ini masih unaudited, pemeriksaan masih berjalan, ekuitas sudah semakin membaik dengan aset R 34 triliun yang kami kelola sekarang," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (25/1).
Dia menyebut angka ini masih lebih baik dibanding akhir Desember 2020, di mana ekuitas perusahaan minus Rp13,3 triliun (audited).
Di sisi lain, tingkat solvabilitas Asabri per 31 Desember 2021 tercatat minus 209 persen. Angka ini juga diklaim lebih baik dari 31 Desember 2020 yang berada di minus 819 persen.
"Namun pak pimpinan kondisi ini masih jauh dari regulasi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang mengharuskan setidaknya 120 persen," kata dia.
Strategi Penyehatan
Total peserta Asabri per Desember 2021 tercatat sebanyak 1.390.450 orang. Dengan rincian 934.123 peserta aktif dan pensiun 456.327 orang. Menyangkut strategi penyehatan perusahaan, Wahyu menyebut masih ada satu strategi yang masih berlangsung. Dia pun meminta dukungan dari Komisi VI DPR RI.
"Satu strategi yang masih berlangsung dan perlu dukungan stakeholder termasuk komisi VI berkaitan dengan pemulihan aset investasi, baik non produktif dan aset sitaan," kata dia.
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan untuk penyehatan perushaan, Asabri mengusulkan untuk melakukan penyesuaian premi program THT (Tabungan Hari Tua).
"Kami sudah kirimkan surat ke pak Menteri BUMN dan sudah diteruskan ke Menkeu untuk usulan premi THT," kata dia.
"Program asuransi di THT, ini yang sedang kami tunggu reformasi itu dari pemerintah. JKK iuran pemerintah 0,6 persen dan jaminan kematian 0,8 persen dan jaminan pensiun 4,75 persen dan kami bertindak selaku operator kami lakukan pembayaran melalui APBN," tutupnya.
Reporter: Arief Rahman Hakim
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)