Ekonomi Tengah Lesu, Pemerintah Thailand Kasih BLT Rp4,5 Juta Per Orang
BLT akan didistribusikan pada kuartal terakhir tahun ini.
Pemerintah Thailand akan mendistribusikan 145 miliar baht atau setara Rp64 triliun sebagai bantuan langsung tunai (BLT). Langkah ini sebagai stimulus jangka pendek pemerintah terhadap masyarakat rentan miskin yang sedang berjuang di tengah lesunya perekonomian Thailand.
Dilansir dari Reuters, dalam sambutannya selama debat anggaran di Senat, Julapun Amornvivat mengatakan, total anggaran yang disiapkan sebagai jaring pengaman sosial yaitu 450 miliar baht atau setara Rp204 triliun. Program ini untuk merangsang kegiatan ekonomi dengan mentransfer 10.000 baht atau setara Rp4,5 juta kepada 50 juta warga untuk dibelanjakan di daerah mereka.
Langkah tersebut yang dijadwalkan untuk diluncurkan pada kuartal terakhir tahun ini, merupakan landasan rencana Thailand untuk mendongkrak ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, yang tumbuh 2,3 persen pada kuartal kedua.
Perubahan pemerintahan bulan lalu, yang disebabkan oleh pencopotan mendadak Srettha Thavisin sebagai perdana menteri oleh pengadilan , telah menimbulkan ketidakpastian tentang kapan tindakan stimulus yang dijanjikan akan dimulai.
"Sebagian dari bantuan itu sekarang akan diberikan dalam bentuk uang tunai," kata sekutu dan penerus Srettha, Paetongtarn Shinawatra.
Sudah 32 juta warga Thailand mendaftar demi dapat BLT
Pejabat keuangan Julapun mengatakan 32 juta orang sejauh ini telah mendaftar untuk program tersebut termasuk kelompok rentan, tetapi tidak termasuk mereka yang tidak memiliki telepon pintar, yang dananya akan diterima melalui aplikasi.
Tidak langsung diketahui tahap pertama pembayaran, yang menurut Julapun akan dilakukan akhir September dan akan berasal dari anggaran 2024 dan sumber lain, akan dilakukan dalam bentuk uang tunai.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Paetongtarn, putri miliarder berpengaruh secara politik Thaksin Shinawatra, pada akhir pekan berjanji akan segera menstimulasi perekonomian dan menindaklanjuti agenda kebijakan Srettha.
Pemerintahan barunya menerbitkan pernyataan kebijakan pada hari Minggu yang akan disampaikan Paetongtarn ke parlemen akhir minggu ini.
Skema pemberian bantuan tersebut telah dikritik oleh para ekonom termasuk dua mantan gubernur bank sentral karena dianggap tidak bertanggung jawab secara fiskal. Pemerintah menolaknya, tetapi telah berjuang untuk menemukan sumber pendanaan.
Ia menegaskan kebijakan itu diperlukan untuk memberi energi pada perekonomian, yang diharapkan bank sentral hanya tumbuh 2,6 persen tahun ini, naik dari 1,9 persen pada tahun 2023 dan jauh tertinggal dari sebagian besar negara tetangga di kawasan.