Dukung industri 4.0, pengusaha tekstil minta pemerintah fokus pada distribusi

Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ernovian G Ismy mengatakan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur melalui percepatan implementasi revolusi industri ke-4 dinilai baik. Akan tetapi, pemerintah juga harus perlu melihat dari segmentasi pasar.

2018-04-11 19:02:02

Pertumbuhan Industri

Pemerintah telah menetapkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai salah satu dari lima sektor prioritas program Industri 4.0 bersama industri makanan dan minuman, otomotif, elektronika, dan kimia. TPT dinilai perlu memiliki peta jalan yang jelas untuk bisa memanfaatkan teknologi demi mengoptimalkan bisnisnya.

"Kalau di tekstil sih kita sudah lama lah yak. Karena di tekstil itu dan garmen perkembangan teknologi setiap tahun itu kita harus ikuti ini kita harus peka karena kalau tidak kan sekarang semua berubah nih dunia berubah, ekonomi berubah, politik berubah, bisnis berubah bahkan perilaku konsumen juga berubah yang takutnya cuma satu pasar," kata Ernovian di Jakarta, Rabu, (11/4).

Menurutnya, industri telah siap dari segi produksi, namun yang dikhawatirkan adalah bagaimana proses pendistribusiannya ke depan. "Jadi benar-benar harus satu jalan produksi sudah bagus distribusi juga bagus. Yang kita lakukan kalau pemerintah sudah lakukan revolusi ini tolong siapkan pasarnya. Jangan mesin sudah canggih tapi mau dijual ke mana. Nah ini yang harus dipersiapkan," tambah dia.

Persoalan lainnya adalah bagaimana kebanyakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di industri tekstil dan garmen itu rata-rata adalah berpendidikan SMA dan SMK. Artinya rata-rata usia mereka belum mencapai dari 18 tahun. Sementara, aturan ILO memperbolehkan batas minimal usia kerja adalah 18 tahun.

Dengan begitu, dirinya pun meminta kepada pemerintah untuk mempersiapkan program berbasis pelatihan. Agar mendorong SDM yang saat ini ada mampu berdaya saing global.

"Nah ini yang kita latih biar mereka bisa mengikuti perkembangan teknologi jangan sampai kita punya mesin masa yang mengoprasikan malah orang asing seharusnya orang kita. Di sini iuta minta pemerintah dukung kita untuk dukung pendidikan advokasi," tandasnya.

(mdk/azz)