Duet Menteri Susi dan Menteri Rini kelola sumber daya kelautan & perikanan

"Kerja sama antara Kementerian BUMN dan KKP sebetulnya dimulai sejak lama termasuk dengan perusahaan di bawah Menteri BUMN. Tempo hari dengan PLN, BNI, BRI dan sebagainya. Ini untuk meningkatkan sinergi di bawah Kementerian BUMN."

2017-09-14 15:27:31

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Penandatangan tersebut merupakan perpanjangan kerja sama mengenai Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yang masa berlakunya telah berakhir pada tahun 2015 lalu.

Tujuan kerja sama tersebut nantinya untuk mengoptimalkan dukungan pengembangan dan pemanfaatan fasilitas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan guna kesejahteraan masyarakat. Khususnya terhadap pembangunan di lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.

Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi dukungan BUMN dalam rangka pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Kemudian, sebagai dukungan pengembangan SKPT dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP dengan Perum Jasa Tirta ll. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BRSDM KKP, Zulficar Mochtar dan Direktur Utama Perum Jasa Tirta ll Djoko Saputro.

Penandatangan tersebut mengenai pengembangan riset perikanan tangkap berbasis budidaya di Perairan Waduk lr. H. Djuanda, Kabupaten Purwakarta. Ruang lingkup kerja sama ini adalah pelaksanaan riset untuk kegiatan pengusahaan dan pengembangan perikanan tangkap berbasis budidaya secara berkelanjutan, pelaksanaan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan di Waduk Ir. H. Djuanda.

"Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah mengimplementasikan program danau Jatiluhur jernih secara berkelanjutan melalur upaya riset dan pemberdayaan masyarakat sekitar Waduk Ir. H. Djuanda, yang memanfaatkan waduk sebagai sumber penghasilan dari usaha perikanan," tandas Djoko.

(mdk/idr)