Dua bulan lagi, badan arbitrase konstruksi Indonesia beroperasi

Dalam proses pembuatan akta notaris.

Lembaga penyelesaian sengketa konstruksi independen di Indonesia  bakal beroperasi dalam dua bulan mendatang. Otoritas bernama Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (Badapski) ini sedang dalam proses pembuatan akta notaris dan akan berkantor di Kemang, Jakarta Selatan.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan badan arbitrase ini akan bertugas untuk mempercepat penyelesaian masalah sengketa konstruksi. Hal mana sulit diselesaikan dalam waktu singkat oleh pengadilan umum, sehingga berakibat molornya pembangunan konstruksi.

"Lewat pengadilan proses lama, proyek berlarut-larut padahal sudah ditunggu masyarakat. Makanya sekarang ini membuat badan arbitrase khusus untuk menangani masalah kontruksi," ujar Djoko, di Kantornya Jakarta, Selasa (19/8).

Sebenarnya, rencana pendirian lembaga penyelesaian sengketa konstruksi sudah muncul lima tahun lalu. Namun, menurut Djoko, pihaknya tak mau tergesa-gesa mewujudkannya. "Harapan saya badan dibentuk adalah badan kredibel sehingga memutuskan sesuatu yang adil," kata dia.

Kepala Badan Pembinaan Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto W. Husaini mengatakan, selama ini, berlarutnya penyelesaian sengketa konstruksi membuat penyerapan anggaran pemerintah dan program pembangunan terhambat. Badapski, lembaga alternatif penyelesaian sengketa konstruksi memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999.

"Ini bisa memfasilitasi sengketa kontraktor baik dalam negeri atau yang berasal luar negeri," kata dia.