Draf pembentukan holding BUMN energi rampung bulan depan

Kendati demikian, pembentukan holding BUMN energi ini masih perlu proses panjang.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan draf Peraturan Pemerintah (PP) pembentukan holding PGN-Pertamina akan rampung Agustus mendatang. Kendati demikian, pembentukan holding BUMN energi ini masih perlu proses panjang. Sebab, masih harus ditandatangani 2 menteri dan Presiden Joko Widodo.

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan, saat ini draf PP pembentukan holding telah ditandatangani oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno. Selanjutnya, draf tersebut tinggal menunggu tanda tangan dari Kementerian Keuangan dan presiden.

"Sekarang drafnya sudah ditandatangani Menteri BUMN, dan sudah ada di menteri keuangan tinggal ditandatangani saja kemudian dan Setneg, ada persetujuan juga di Kejagung baru kemudian terakhir nanti presiden yang tandatangan," kata Edwin di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/7).

Edwin menegaskan holding ini juga diharapkan mampu memberi efisiensi dalam pengembangan sektor gas dan tidak ada duplikasi dalam proyek tersebut.

"Holding ini diharapkan memang terjadi efisiensi di beberapa proyek dan diharapkan tidak ada lagi duplikasi. Saya tidak hafal semua tapi salah satunya di proyek Duri-Dumai," pungkasnya.