DPR usul pengelolaan Freeport diberikan ke BUMN

Hal itu bisa menjadi solusi atas sengkarutnya kontrak karya perusahaan tambang Amerika Serikat tersebut.

Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika mengatakan pengelolaan tambang milik PT Freeport Indonesia harus diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut dia, hal itu bisa menjadi solusi atas sengkarutnya kontrak karya perusahaan tambang Amerika Serikat tersebut.

"Sekarang adalah serahkan ke BUMN, setelah itu pihak yang sekarang ada di situ kalau mau ikut ya silahkan ikut melalui BUMN. Itu tampaknya bisa jadi solusi," ujar dia dalam diskusi 'Dramaturgi Freeport' di Resto Warung Daun, Bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/12).

Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam Freeport harus bisa mensejahterakan rakyat Indonesia khusus Papua. Dia mencontohkan, pengelolaan batu bara saat ini sudah tepat lantaran memberikan kesejahteraan untuk masyarakat di wilayah tambang.

"Silahkan initial publik offering (IPO) menghitung tapi jangan dengan investasi tidak dihitung. Kalau mau beli saham ngitungnya gitu," kata dia.

Terkait kasus 'papa minta saham' Kardya enggan ikut campur. Dia menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Serahkan aja ke MKD, kita tidak bisa mengomentari MKD karena MKD adalah salah satu alat di DPR," pungkas dia.