DPR usir perwakilan perusahaan migas dari rapat, ini sebabnya

Pemimpin rapat, Eni Maulani Sargih mengatakan, rapat akan membahas tentang perkembangan implementasi penerapan bagi hasil minyak dan gas bumi migas gross split, terkait dengan realisasi hulu migas, serta harga dan pasokan gas pabrik pupuk.

2018-04-04 13:35:00

Migas

Komisi VII DPR memanggil 10 perusahaan produsen minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia guna membahas kinerja produksi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Pantauan Liputan6.com di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Rabu (4/4), rapat dijadwalkan mulai Pukul 11.00 WIB, namun pelaksanaannya molor menjadi pukul 12.05 WIB.

Pemimpin rapat, Eni Maulani Saragih mengatakan, rapat akan membahas tentang perkembangan implementasi penerapan bagi hasil minyak dan gas bumi migas gross split, terkait dengan realisasi hulu migas, serta harga dan pasokan gas pabrik pupuk.

"Sejak peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 dan PP 53 Tahun 2017 (tentang gross split), kita ingin tahu kebijakan tersebut memperbaiki iklim investasi dibidang migas," kata Eni, saat membuka rapat.

Rapat dihadiri oleh perwakilan 10 perusahaan produsen migas di Indonesia, yaitu Chevron Pacific Indonesia, Exxon Mobile Cepu Limmited, Pertamina Hulu Mahakam, BP Indonesia, Conoco Phillips Indonesia‎, ENI Muara Bakau, Pertamina EP, Pertamina Offshore North West Java (ONWJ), Pertamina Hulu Mahakam, CNOOC, dan Medco EP Natuna.

Selain itu, rapat tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto beserta Jajaran dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) Amien Sunaryadi beserta jajaran.

Namun demikian, sesaat rapat baru dimulai, A‎nggota Komisi VII DPR, M Nasir melakukan iterupsi, mempertanyakan tidak hadirnya beberapa Direktur Utama Perusahaan.

Adapun, perusahaan yang hanya diwakili jajaran direksi adalah ENI Muara Bakau, Exxon Mobil Cepu Limmited, Conoco Phillips Indonesia‎ dan CNOOC.

"Yang presiden direkturnya ‎nggak datang dicabut saja izinya," tegas Nasir.

‎Pernyataan Nasir menimbulkan tanggapan beberapa Anggota Komisi VII DPR yang hadir, di antaranya Kardaya Warnika. Dia mengatakan, perwakilan Presiden Direktur boleh mendengarkan rapat namun tidak bisa duduk di ruang rapat, dia pun menyarankan untuk pindah ke balkon ruang rapat.

"Karena surat mandat itu beda dengan surat yang ditugaskan di sini, kalau mau hadir dan mendengarkan saja boleh, tapi ya di atas jangan duduk di sini," tuturnya.

Setelah diskusi, Amien Sunaryadi akhirnya mengabsen satu persatu perwakilan perusahaan yang hadir untuk memastikan kehadirian presiden direktur masing-masing perusahaan. ‎Dia pun menginstruksikan perusahaan yang pimpinan tertingginya tidak hadir, untuk meninggalkan ruangan berpindah ke balkon.

"Yang tidak ada Presiden Direkturnya ‎silahkan ke atas (pindah ke balkon)," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)