DPR tantang Dahlan sebut politisi yang minta upeti ke BUMN

Dahlan membentengi perusahaan BUMN dari upaya oknum politisi yang menjadikan BUMN sebagai sapi perah.

Pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan kepada Sekretaris kabinet Dipo Alam mengenai adanya oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta upeti ke perusahaan BUMN, menimbulkan polemik. Anggota DPR secara tegas menyatakan tersinggung atas pernyataan tersebut karena secara langsung mencoreng wajah 560 anggota DPR.

Geram dengan pernyataan Dahlan, Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasih menantang Dahlan untuk menyebut nama anggota DPR yang mengganggu kinerja BUMN dengan meminta upeti dan menjadikan BUMN sapi perahan.

"Sebut saja langsung siapa namanya. Jangan hanya SMS ke Pak Dipo, sampaikan secara terbuka jangan hanya melontarkan saja," kata Achsanul kepada merdeka.com, Rabu (24/10).

Achsanul mengatakan, jika Dahlan tidak berani mengungkap secara langsung dan terbuka, bisa disampaikan ke pimpinan DPR. "Nanti biar pimpinan yang tindaklanjuti. Dari pimpinan bisa langsung ke fraksinya," jelasnya.

Pada dasarnya, kata dia, DPR setuju dengan langkah Dahlan membentengi perusahaan BUMN dari upaya oknum politisi yang menjadikan BUMN sebagai sapi perah. Menurutnya, perusahaan BUMN harus bebas dari segala bentuk intervensi dan gangguan dari pihak manapun. Sebab, salah satu pendapatan negara disumbang dari perusahaan-perusahaan pelat merah.

Hanya saja, Achsanul menyayangkan cara yang ditempuh Dahlan. Menurutnya, aksi-aksi Dahlan melindungi BUMN cenderung berlebihan dan hanya pencitraan saja. "Caranya saja yang saya sayangkan. Pak Dahlan sering buat statment kontroversi dan negatif," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengakui menerima pesan singkat dari Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mendapatkan perlindungan dari adanya 'pemerasan' yang dilakukan oleh oknum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta jatah kepada BUMN atau menjadikan BUMN sebagai sapi perahan.

Dipo mengaku, Dahlan mengirim SMS tersebut agar semua pihak yang terkait mematuhi aturan yang telah ada dalam aturan yang telah dibuat sebelumnya, termasuk direksi BUMN yang berada di bawah wewenang dia.

"Iya. Pak Dahlan SMS minggu lalu," ungkap Dipo ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (24/10)

Menurut Dipo, isi SMS tersebut berisi dukungan Dahlan pada Surat Edaran SE -542 /Seskab/IX/2012 tertanggal 28 September yang merupakan imbauan agar para menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian untuk mengawal dengan benar perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013-2014.