DPR soal divestasi saham Freeport: Masa kita membeli Tanah Air sendiri

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VII, Eni Maulani Saragih merasa kurang setuju dengan divestasi saham tersebut. Sebab, menurutnya pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan uang untuk membeli kekayaan di negeri sendiri.

2018-02-22 16:26:35

DPR

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VII, Eni Maulani Saragih mengatakan masih banyak persoalan dalam sektor pertambangan di Indonesia. Salah satunya mengenai PT Freeport Indonesia yang belum merealisasi kesepakatan divestasi 51 persen untuk pemerintah.

"Kita tahu hari ini proses negosiasi dengan Freeport sedang berlangsung bagaimana kita melihat dapat saham 51 persen," kata Eni saat diskusi publik Pengawalan Investasi Sektor Tambang Untuk Mewujudkan Nawacita, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, (22/2).

Dia pun merasa kurang setuju dengan divestasi saham tersebut. Sebab, menurutnya pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan uang untuk membeli kekayaan di negeri sendiri.

"Masa kita akan membeli Tanah Air kita sendiri, menurut saya kurang adil kalau kita membeli saham Freeport. Jadi mewujudkan nawacita iya, dalam sektor tambang iya, tapi kalau membeli saham tambang no," imbuhnya.

Sehingga, dia meminta agar pemerintah bisa membuat kontrak baru yang lebih menguntungkan Indonesia. Mengingat, Freeport tidak akan mudah melepaskan 51 persen saham, sedangkan pemerintah akan terus berusaha meraih divestasi saham tersebut.

"Ayo kita bikin kontrak yang adil. Ayo kita mulai yang baru yang adil," imbuhnya.

Meski begitu, kondisi seperti ini juga masih menguntungkan pemerintah. Sebab, kontrak Freeport akan diperpanjang jika Freeport memenuhi persyaratan yang diberikan pemerintah. Yakni membangun smelter di dalam negeri untuk memurnikan seluruh hasil produksinya, dan meningkatkan penerimaan untuk negara.

"Hari ini kalau kita posisinya diamkan saja kita masih dapat sesuatu, tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Kalau kita diamkan saja kontrak itu," ujar Eni.

(mdk/azz)