DPR setujui anggaran BUMN sebesar Rp 345 miliar tahun depan

Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk pembinaan perusahaan BUMN.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan pagu anggaran sebesar R 345 miliar pada tahun depan. Pagu tersebut tidak berubah dari anggaran yang diajukan Kementerian Keuangan.

"Komisi VI menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2016 sebesar Rp 345 miliar, untuk selanjutnya akan disampaikan kembali ke Banggar RI," ujar Ketua Komisi VI Hafiz Thohir dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Rini Soemarno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/10).

Namun, DPR meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk melakukan pembinaan kepada sejumlah perusahaan pelat merah. Pasalnya, alokasi anggaran untuk pembinaan BUMN sangat besar mencapai 51,9 persen.

"Kita setujui anggaran ini namun dengan catatan agar Kementerian lebih banyak melakukan pembinaan terhadap BUMN-BUMN, tanggung jawab Menteri BUMN," tutur Hafiz.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan anggaran itu akan dialokasikan untuk peningkatan program dukungan manajemen dan program pembinaan BUMN.

Anggaran tersebut dialokasikan dengan komposisi:

Program Dukungan Manajemen Rp 165.857.092.000

-Sekretariat Kementerian BUMN Rp 160.110.017.000

-Staf Ahli: Rp 5.747.075.000

Program Pembinaan BUMN Rp 179.142.908.000

-Kedeputian usaha agro industri dan farmasi Rp 20.000.000.000

-Kedeputian usaha energi, logistik, kawasan industri dan pariwisata Rp 15.000.000.000

-Kedeputian usaha pertambangan, industri strategis dan media Rp 15.000.000.000

-Kedeputian usaha konstruksi, saran, dan prasarana perhubungan Rp 15.000.000.000

-Kedeputian usaha jasa keuangan, jasa survey, dan konsultan Rp 15.000.000.000

-Kedeputian strukturisasi Rp 50.000.000.000

-Kedeputian infrastruktur bisnis Rp 49.142.908.000