DPR sepakat RUU Pengampunan Pajak jadi beleid

"Secara mayoritas 9 dari 10 fraksi menyetujui RUU Pengampunan Pajak."

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya setuju rancangan Undang-undang pengampunan pajak atau Tax Amnesty disahkan menjadi undang-undang.

"Secara mayoritas 9 dari 10 fraksi menyetujui RUU Pengampunan Pajak," ujar Ketua DPR-RI Ade Komarudin saat Sidang Paripurna, Jakarta, Selasa (28/10).

Hadir dalam forum pengambilan keputusan tersebut perwakilan pemerintah. Yaitu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri Hukum dan HAM‎ Yasonna Laoly.

Adapun satu-satunya fraksi yang tidak setuju adalah Partai Keadilan Sejahtera. Alasannya, RUU menyebutkan tax amnesty meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Sementara, umumnya, praktek tax amnesty hanya menyasar PPh saja.

Perluasan objek pengampunan hingga kepada PPN dan PPnBM dinilai akan menggerus penghasilan negara.

Sehingga, Fraksi PKS mengusulkan pengampunan hanya terkait PPh saja.