DPR: pemerintah tak perlu gengsi jika 35.000 MW tak terealisasi
Dari target 35.000 MW, pemerintah diperkirakan hanya bisa merealisasikan sebesar 16.000 MW pembangkit listrik.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ramson Siagian mengkritik program 35.000 MW pemerintah. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pemerataan listrik khususnya daerah yang masih mengalami krisis energi.
"Yang diperlukan adalah pemerataan agar di daerah-daerah yang belum masuk listrik bisa didistribusikan. Jadi tidak perlu pemerintah gengsi jika tidak bisa merealisasikan program 35.000 MW ini," kata Ramson dalam diskusi Energi Kita yang digagas RRI, merdeka.com, IJTI dan IKN di Hall Dewan Pers, Jakarta, Minggu (28/8).
Dia menambahkan, dari target 35.000 MW, pemerintah diperkirakan hanya bisa merealisasikan sebesar 16.000 MW pembangkit listrik, mengingat banyak pembangunan yang mangkrak di berbagai daerah. Namun, angka itu dinilai tidak akan mengganggu konsumsi listrik masyarakat.
"Karena perlambatan pertumbuhan ekonomi saat ini, terjadi penurunan grafik permintaan energi listrik untuk Indonesia. Jadi dengan posisi itu tidak akan mengganggu konsumsi listrik masyarakat," imbuhnya.
Ramson berharap, pemerintah bisa lebih realistis dalam menentukan target dari suatu program. Sebab, masih ditemukan laporan yang tidak sesuai dari pemerintah dengan kondisi di lapangan.
Baca juga:
Bos PLN: Proyek 35.000 MW mangkrak tak ganggu pasokan listrik
Proyek 35.000 MW ada yang mangkrak, ini kata Menko Luhut
Ada aturan khusus untuk kontraktor kecil di proyek 35.000 MW
Bos PLN ngotot tetap minta dana jaminan pemenang tender 35.000 MW
Menko Luhut semringah proyek pembangkit 35.000 MW berjalan lancar
Akuisisi PGE oleh PLN dinilai mengancam proyek pembangkit 35.000 MW
Ketimbang Malaysia, jumlah pembangkit listrik RI dinilai sedikit