DPR nilai pengembangan UKM era Jokowi terhambat ego sektoral

Dengan adanya menteri perindustrian yang baru, DPR berharap bisa meningkatkan sektor UMKM.

2016-08-16 13:30:38

UKM

Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Achmad Hafisz Tohir, mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini masih mengalami banyak rintangan, salah satunya disebabkan masih lemahnya pertumbuhan industri, khususnya usaha mikro kecil menengah (UMKM). Padahal, serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah lebih dari 50 persen atau sekitar Rp 60 triliun hingga Juli 2016 lalu.

"Melihat serapan KUR itu, artinya mustinya (sektor industri) sudah berjalan. Padahal presiden sudah kita minta untuk serius memperhatikan KUR di mana itu basis industri kecil kita berjalan," kata Hafisz di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8).

Menurutnya, paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan juga masih belum sejalan dengan industri di Indonesia. Akibatnya, kebijakan belum tepat sasaran. Alasannya, pemerintahan saat ini masih memikirkan ego sektoral.

"Sebenarnya kebijakan ini bagus, tapi apakah itu sejalan dengan industri yang dibangun oleh pemerintah? Oleh karena itu, kerjasama di kabinet itu penting. Kalau saya lihat kabinet ini jalan sendiri-sendiri. Karena terlalu mengadopsi kepentingan-kepentingan segmen," imbuhnya.

Dengan demikian, dia mengimbau kepada pemerintah untuk bisa lebih mendorong sektor industri, khususnya di UMKM. Apalagi, dengan adanya menteri perindustrian yang baru, dia berharap bisa meningkatkan sektor UMKM.

Salah satunya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan konsumsi rakyat guna menopang pendapatan negara. "Kebijakan presiden mengganti manajemen menteri perindustrian sudah tepat. Saya berharap dengan menteri yang baru bisa lebih mencerahkan," jelas Hafisz.

(mdk/bim)