DPR minta pemberian subsidi BBM menggunakan skema tetap

DPR menyarankan pemerintah untuk berkonsultasi dengan MK agar rencana ini tidak melanggar konstitusi.

Pemerintah diminta untuk membuat kajian terkait pemberian subsidi tetap untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, saat ini subsidi BBM masih belum tepat sasaran walaupun harga BBM sudah dinaikkan.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ahmadi Noor Supit mengatakan saat ini subsidi yang tetap hanya berlaku untuk Bahan Bakar Nabati (BBN) seperti biodiesel, bioethanol.

"Kita minta pemerintah kaji, jadi konteksnya itu. Bahasanya terserah seperti apa, itu hasil keputusan kita untuk disampaikan ke pemerintah," ujar dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7).

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah telah mendapat dukungan politis dari Banggar untuk membuat subsidi BBM lebih tepat sasaran dengan cara menggunakan subsidi tetap. Pemerintah berjanji untuk tetap mengedepankan aspek kesejahteraan masyarakat.

"Tapi masih dalam tahap mengkaji, nanti dilihat sejauh mana bisa dilakukan di 2014, apakah mungkin atau tidak, tapi kita harus lihat dulu feasibilitynya," kata dia.

Anggota Komisi VI DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan untuk menerapkan subsidi tetap tersebut, pemerintah perlu mengkonsultasikan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak melanggar konstitusi. Sebab, masyarakat akan dihadapkan dengan fluktuasi harga BBM subsidi.

"Subsidi kan tetap ada, jangan sampe masyarakat menghadapi fluktuasi dari itu semua. Ini harus diputuskan jangan sampai menuai kontroversi," pungkas dia.