DPR minta menkeu selektif potong anggaran kementerian dan lembaga

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk tidak melakukan pemotongan anggaran terhadap lembaga yang memiliki postur anggaran kecil. Dengan adanya pemotongan anggaran tersebut akan memberikan dampak negatif bagi kinerja lembaga yang bersangkutan.

2017-09-04 19:02:30

penghematan anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk tidak melakukan pemotongan anggaran terhadap lembaga yang memiliki postur anggaran kecil.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VI asal Fraksi Demokrat, Wahyu Sanjaya kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam rapat kerja di ruang sidang Komisi VI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

"Sebagai Menkeu, banyak mitra kami yang anggaran kecil pada saat pemotongan mengalami pemotongan yang signifikan. Sudah kecil dipotong (anggarannya) besar," ungkapnya.

Menurutnya, dengan adanya pemotongan anggaran tersebut akan memberikan dampak negatif bagi kinerja lembaga yang bersangkutan.

"Kalau bisa yang besar-besar saja yang di potong. Total anggaran mitra Komisi VI Rp 11,8 triliun atau 0,4 dari total APBN. Sehingga kalau dipotong mitra kami tidak bekerja maksimal," tegasnya.

"Contohnya KPPU, BSN, BKPM, dan (Kementerian) Koperasi UKM. KPPU itu (anggarannya) Rp 135 miliar, dipotong," tambahnya.

Dia pun meminta apabila Sri Mulyani hendak melakukan pemotongan anggaran, maka yang harus disasar adalah Kementerian atau Lembaga dengan anggaran yang besar. "Ini masukan saya. Semoga diperhatikan untuk memotong yang (anggarannya) besar-besar jangan yang (anggarannya) kecil," pungkasnya.

(mdk/sau)