DPR minta Jonan tindaklanjuti 65 temuan BPK hingga Desember 2016

Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar melakukan evaluasi atas program kerja yang telah dilaksanakan antara lain, program yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

2016-11-22 19:49:51

Menteri ESDM Ignasius Jonan

Komisi VII DPR-RI menggelar rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan beserta Wakil Menteri ESDM Arcandara Tahar. Dalam rapat yang berjalan kurang lebih tiga jam membahas terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan komitmen pemerintah tentang roadmad energi baru terbarukan (EBT).

Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribun, meminta Menteri ESDM untuk menyampaikan tindak lanjut atas temuan BPK RI TA 2015 baik kualitatif maupun kuantitatif kepada Komisi VII DPR RI Paling lambat 2 Desember 2016. Kemudian, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar melakukan evaluasi atas program kerja yang telah dilaksanakan antara lain, program yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

"Lanjut yang ketiga, Komisi VII DPR meminta Menteri ESDM untuk melakukan feasibility study tentang prioritas pengembangan energi baru terbarukan dengan mempertimbangkan faktor keekonomian sosial, budaya dan lingkungan sebagai komitmen pelaksanaan Paris tentang perubahan iklim," ujarnya di Senayan, Jakarta, Selasa (22/11).

Selain itu, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar menugaskan SKK Migas segera menginventarisasi aset-aset dari KKKS yang sudah menjadi barang milik negara namun terbengkalai agar dilikuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disampaikan pada Komisi VII paling lambat tanggal 28 November 2016.

"Ini kesimpulan tambahan yang kelima, kita tulis bahwa Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk mengkaji ulang proses distribusi BBM bagi nelayan untuk memenuhi azas keadilan," tegasnya.

Terakhir, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII dan disampaikan pada Komisi VII paling lambat tanggal 28 November 2016.

(mdk/sau)