Ketimbang Malaysia, jumlah pembangkit listrik RI dinilai sedikit

"Konsumsi Malaysia bisa 4 kali lipat dari kita."

Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pembangunan pembangkit listrik dengan menggunakan energi terbarukan. Mengingat, saat ini, konsumsi listrik di Indonesia masih terbilang rendah ketimbang negara tetangga.

"Konsumsi Malaysia bisa 4 kali lipat dari kita. Ini gambaran betapa jumlah pembangkit listrik kita amat sangat rendah," kata Anggota Komisi VII DPR-RI Kurtubi, Jakarta, Minggu (21/8).

Menurutnya, proyek kelistrikan bisa mendorong peningkatan pemanfaatan energi terbarukan. Dimana, pemerintah menargetkan penggunaan energi terbarukan mencapai 23 persen dari total bauran energi nasional pada 2025.

"Dari sisi suplai, sumber energi fosil kan jelas suatu saat akan habis. Tapi energi baru terbarukan , seperti panas bumi ini kan karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan karena tidak bisa diekspor," kata Kurtubi

Dalam kesempatan sama, Pakar Energi Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Muchsin menilai pencapaian target 23 persen energi terbaruka tak bisa hanya dengan mengandalkan subsidi pemerintah. Itu perlu terobosan lain, seperti pendanaan masyarakat.

"Bisa langsung ke konsumen. Misalnya Rp 1,3 triliun ditambah dengan bantuan dari 50 juta pelanggan PLN."

Dalam Rancangan APBN 2017, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp 1,3 triliun untuk pengembangan energi terbarukan. Itu untuk Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) kapasitas 302,42 megawatt sebesar Rp 520,24 miliar.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 125 megawatt sebesar Rp 205,78 miliar. Kemudian, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa 42,8 megawatt sebesar Rp 302,35 miliar.

Lalu, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas 6,2 megawatt sebesar Rp 38,34 miliar. Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) 1,6 megawatt sebesar Rp 7,79 miliar, dan BBN Etanol 50 ribu kiloliter sebesar Rp 225 miliar.