DPR: Jika kebijakan energi zig-zag, kredibilitas Jokowi-JK diragukan

Hajat hidup orang banyak bergantung pada sektor energi.

Genap sepekan lalu pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga gas elpiji 12 kg. Harga gas nonsubsidi tersebut kini Rp 134.000 dari sebelumnya Rp 129.000. Kebijakan ini keluar sehari setelah pemerintah menaikkan harga premium dari sebelumnya Rp 6.700 menjadi Rp 6.900 per liter.

Keputusan pemerintah melepas harga premium sesuai harga keekonomian berimbas naik turunnya harga BBM. Ketua Komisi VII Kardaya Warnika menyentil keputusan ini. Menurutnya, dalam menetapkan regulasi sektor energi, seharusnya pemerintah tidak menyulitkan rakyat.

"Kebijakan energi jangan zig-zag. Besok kiri besoknya lagi ke kanan," ujar Kardaya dalam diskusi mingguan bertajuk ENERGI KITA yang digagas RRI, merdeka.com, dana mitra lingkungan (DML), Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI), Sewatama, Institut Komunikasi nasional (IKN) di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (8/3).

Kardaya menegaskan, hajat hidup orang banyak bergantung pada sektor energi. Dengan begitu sudah sepatutnya kebijakan terkait energi dipertimbangkan dengan memperhatikan kehidupan rakyat.

"Semua memperhatikan (soal energi). Kalau kebijakannya zig-zag, maka kredibilitas negara akan diragukan," tuturnya.

Tak hanya itu, tambah Kardaya, investor menjadi enggan masuk ke suatu negara dimana kebijakan energinya kerap berubah-ubah. "Karena investor-investor bingung dan tidak akan masuk," ucapnya.