DPR Ingin Pemerintah Punya Prediksi Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19
Jika pemerintah belum bisa menentukan prediksi pemulihan ekonomi, dunia usaha pun bakal menghadapi kesulitan menentukan level krisis.
Anggota Komisi XI DPR-RI, Mukhamad Misbakhun mengkritik pemerintah yang belum menentukan kesepakatan level krisis dalam penanganan wabah virus corona. Akibatnya, cara penanganan dampak ekonomi akibat virus corona belum menemukan cara yang seragam.
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan para regulator yakni, BI, OJK dan LPS masih berharap pandemi akan berakhir dalam waktu dekat.
"Saya melihat dari paparan OJK dan Menteri Keuangan ini berharap akan segera selesai," kata Misbakhun dalam Rapat Kerja Virtual Komisi XI DPR-RI dengan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Jakarta, Rabu (8/4).
Padahal di sektor usaha memprediksi pelemahan ekonomi masih berlangsung lebih dari tiga bulan. Sementara itu, sektor usaha maksimal bisa bertahan hanya selama 3 bulan tersebut. Jika pemerintah belum bisa menentukan prediksi pemulihan ekonomi, dunia usaha pun bakal menghadapi kesulitan menentukan level krisis.
Akibatnya para pengusaha masing-masing memiliki prediksi pertumbuhan ekonomi berbeda. Mulai 2 persen hingga minus 0,5 persen. Dari prediksi itu menunjukkan sampai sekarang antara pemerintah dan dunia usaha belum satu frekuensi untuk mengukurnya.
"Seperti apa alat ukurnya, harus disamakan dulu untuk dikalibrasi bersama," kata dia.
Delay Implementasi Kebijakan
Ketika pemerintah memutuskan sebuah kebijakan maka akan menjadi sebuah kebijakan yang diimplementasikan. Jarak antara kebijakan dan implementasi jika intervalnya terlalu lama, khawatir akan kehilangan golden moment.
"Inilah level frekuensi yang harus disamakan lebih dulu," sambung dia.
Jangan sampai, lanjutnya pemerintah mengambil kebijakan yang dampaknya BI harus melakukan absorpsi. Kemudian diimplementasikan oleh sektor riil. Lalu dijalankan oleh OJK dan LPS yang jadi tulang punggung terakhirnya.
Misbhakun khawatir jika siklus yang dibuat pemerintah lewat Perppu Nomor 1 tahun 2020 terkait penanganan Covid-19 tidak berjalan, maka akan menghasilkan kebijakan yang kurang tepat. Sehingga mengakibatkan siklusnya tidak berjalan.
"Saya sering mengatakan berkali-kali this is anusual case. Kita harus berfikir anusual way out," ungkap Misbhakun.
Jika pemerintah masih berpikr dengan perspektif normal dengan mengambil kebijakan normal akan banyak hal yang justru akan terjadi di kemudian hari. Untuk itu dia mengingatkan pemerintah harus mengatasi dengan cara yang berbeda.
(mdk/idr)