DPR: Beli premium pakai kartu debit tak akan hemat BBM subsidi

Sistem ini dipandang tidak menyentuh langsung aspek pengurangan konsumsi BBM.

Wacana penggunaan transaksi non tunai dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi langsung menuai kontroversi. Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Satya Wira Yudha, menentang penerapan transaksi non-tunai sebagai solusi awal mengurangi konsumsi BBM subsidi.

Menurutnya, pelaksanaan mekanisme itu harus berbarengan, atau malah sesudah sistem Radio Frequency Identification (RFID) selesai dipasang di setiap SPBU. Dia menyatakan, pembayaran non-tunai memang sempat diusulkan masuk skema pengendalian BBM subsidi. Namun hanya jadi bagian kecil sistem, yang disebut manajemen IT.

"Proses pembayaran itu kan sistem yang tidak langsung berdampak pada penghematan. Kalau bayar pakai debit itu belum menyentuh esensi mengurangi volume, karena hanya pada pendataan," ujarnya ditemui di Ruang Rapat Badan Anggaran, DPR, Jakarta, Selasa (24/9).

Harapan DPR yang utama, pemerintah serius memantau konsumsi premium dan solar subsidi di masyarakat. Karenanya, akan lebih tepat jika Kementerian ESDM dan Pertamina fokus menerapkan sistem RFID terlebih dahulu.

"RFID itu mandatory karena bisa menekan kebocoran. Sehingga mobil yang terindentifilkasi beli BBM subsidi lebih dari seharusnya, SPBU dapat menghentikan," kata Satya.

Seandainya nanti sistem pembayaran BBM subsidi wajib non-tunai, Satya tak terlalu khawatir muncul masalah baru. Namun di balik itu dia mengakui bahwa banyak masyarakat di kota kecil bisa kerepotan karena sistem keuangan perbankan belum merata. Karenanya, jika mau diterapkan, harus bertahap dulu di SPBU Jabodetabek.

"Enggak ada masalah. Pasti bertahap, Jabodetabek dulu. Tapi kalau cashless sekarang cashless saja (diterapkan) enggak bisa membantu mengurangi volume," tandasnya.

Sebelumnya, usulan penerapan transaksi non-tunai dalam pembelian BBM subsidi disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro.

Dia mengatakan, penerapan transaksi non-tunai akan didahulukan, akibat lambatnya pemasangan alat RFID yang sedianya buat memantau konsumsi BBM bersubsidi.

"RFID mungkin jalan tapi enggak secepat yang seharusnya, lebih ke transaksi non-tunai. Jadi kalau beli bensin enggak pakai tunai lagi, pakai kartu, ya debit saja. Jadi ada data yang bisa identifikasi siapa yang beli bensin di luar kewajaran," ujarnya.

Untuk itu, setiap SPBU diminta memiliki alat transaksi, minimal pembaca kartu debit. Dengan pembelian premium melalui kartu perbankan, Bambang yakin pemerintah lebih mudah mengawasi konsumsi BBM.

"SPBU sekarang semua harus ada (alat debit), dia kan unit bisnis, transaksi ke banknya mudah. Jadi untuk keperluan customer ditambah. Informasi tinggal diliat SPBU-nya apa, siapa yang beli, transaksinya berapa. Jadi kalau suatu saat ada pembatasan bisa dilihat dari situ," kata Bambang.