DPR: 6 Peraturan Kemendag soal Minyak Goreng, Tak Ada Berdampak Positif untuk Rakyat

Menurutnya, jika dilihat sejak Januari hingga hari ini sudah ada 6 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dikeluarkan, tapi tidak ada satu pun berimplikasi positif bagi kesejahteraan rakyat soal minyak goreng.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam, menilai kinerja Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan jajarannya tidak becus dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng di masyarakat.

"Kami lihat Kementerian Perdagangan ini seperti macan ompong, tidak ada harga dirinya bukan hanya dimata rakyat tapi dimata produsen minyak goreng," kata Anam dalam rapat kerja bersama Menteri Perdagangan RI, Kamis (17/3).

Menurutnya, jika dilihat sejak Januari hingga hari ini sudah ada 6 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dikeluarkan, tapi tidak ada satu pun berimplikasi positif bagi kesejahteraan rakyat soal minyak goreng.

"Kami melihat Kementerian perdagangan gagal dalam memproteksi rakyat kita dari persoalan komoditas salah satunya minyak goreng. Nah, maka harapan kami pak Menteri bisa menjadi pelajaran berharga agar ke depan tidak terjadi hal seperti ini lagi," ujarnya.

Anam menyebut, Mendag Lutfi malah merepotkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana Presiden sampai turun tangan untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng.

"Pak Menteri tahu gak, jadi Menteri ini menjadi pembantu presiden. Bukan justru dengan situasi ini merepotkan presiden sampai kemarin beliau turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Bukan hanya kami turun ke masyarakat," ujarnya.

Kata Anam, bahkan Presiden meninjau langsung ketersediaan minyak goreng di ritel modern dan hasilnya nihil alias kosong. "Gak ada barang, kan malu, harapannya pak Menteri tidak merepotkan presiden urusan ini," tegasnya.