DPD: Pemerintah tak pernah transparan soal harga keekonomian BBM

"Kita selama ini tidak tahu persis harga keekonomian (harga BBM), selama ini tidak transparan."

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Budiono menyentil pemerintahan Jokowi-JK yang tak pernah transparan dalam menentukan harga keekonomian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Bahkan, pemerintah dinilai tidak terlihat melakukan perbaikan dalam hal transparansi harga ini.

"Kita selama ini tidak tahu persis harga keekonomian (harga BBM), selama ini tidak transparan," ujar Budiono dalam acara diskusi 'Senator Kita' yang digagas merdeka.com, RRI, IJTO, IKN dan DPD RI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (8/10).

Menurut Budiono, pemerintah seharusnya memperlihatkan pada masyarakat soal formula perhitungan harga BBM. Bahkan, kalau perlu angka-angka yang menjadi dasar penetapan harga BBM

"Sehingga pemerintah tepat sasaran dalam subsidi BBM (Solar)," jelas dia.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan Paket kebijakan ekonomi jilid III. Namun dalam paket ini, pemerintah tak juga menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium, padahal harga minyak dunia sedang anjlok.

Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun menyayangkan penurunan harga Premium tak masuk dalam paket kebijakan tersebut. Walaupun, kata dia, pemerintah sudah menurunkan harga Solar dan Pertalite.

"Saya mengusulkan Premium diturunkan tarif dasar listrik juga diturunkan karena saya meyakini ini bukan akhir dari kebijakan pemerintah, masih akan ada jilid-jilid berikutnya" ujar Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10).

Dia menegaskan penurunan harga Premium berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Meskipun, saat ini PT Pertamina (Persero) masih mengalami kerugian dua persen dari penjualan Premium per liter

"Biar dua persen tersebut menjadi pub Pertamina," kata dia.