Dorong pemerataan ekonomi, menkeu sebut pemerintah masih butuh utang

"Esensinya kalau mau pertumbuhan ada utang ditumbuhkan."

Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran guna mendorong pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Makanya, utang masih diperlukan.

"Esensinya kalau mau pertumbuhan ada utang ditumbuhkan. Utang dipake untuk apa? Kalau pengusaha itu utang untuk petumbuhan produktifnya. Nah, pemerintah berutang untuk apa? Untuk pemerataan itu tadi," kata Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro dalam diskusi "Daya Tahan Ekonomi Indonesia", Jakarta, Senin (7/9).

Dia mengungkapkan, ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan menjadi persoalan semua negara. Tak terkecuali Amerika Serikat, negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

Di Indonesia, kata Bambang, pemerintah berkewajiban menuntaskan persoalan tersebut. Caranya, pengalokasian anggaran yang tepat sasaran.

"Karena mekanisme pasar tidak bisa menyelesaikan pemerataan, yang bisa mengatasinya pemerintah dan campur tangan daerah," ungkapnya.

Sebagai ilustrasi, tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa di seluruh Indonesia. Sayang, 80 persen dana atau Rp 16 triliun yang sudah disalurkan pemerintah pusat masih nyangkut di kabupaten dan kota.

"Ini sudah empat bulan, Rp 16 triliun kebanyakan masih belum dipakai‎. Nanti kami akan berikan penalti dan reward," kata Bambang. "Penalti nanti akan dicantumkan dalam undang-undang. Kalau penyerapan dana alokasi khususnya tidak bagus bisa ditunda atau dicabut."

Selain itu, lanjut Bambang, pemerintah juga menyubsidi bunga kredit usaha rakyat. Dengan begitu, bunga kredit tersebut bisa turun dari 22 persen menjadi 12 persen.

"Bank dan pemerintah akan keluarkan uang. Tidak ada agunan‎ karena ada jaminan kredit. Rencananya bunganya diturunkan 9 persen tahun depan."