Ditjen Pajak sebut Kartin1 jadi wujud e-KTP yang tertunda

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan meluncurkan kartu Indonesia satu atau kartin1. Kartu kartin1 tersebut didesain terintegrasi dengan berbagai layanan, salah satunya KTP. Memang ada sedikit kemiripan rencana pembuatan kartin1 dengan rencana pembuatan e-KTP pada masanya.

2017-03-29 18:07:29

Kemenkeu

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak Iwan Guniardi mengatakan pengadaan kartin1 tidak akan memakai anggaran APBN. Selain itu, pengadaan kartin1 juga tanpa melalui persetujuan DPR.

"Banyak yang beranggapan ini sama seperti e-KTP. Memang iya, tapi jangan salah. Ini sama sekali tidak pakai APBN, tidak juga harus melalui persetujuan DPR," ujar Iwan di Gedung Dirjen Pajak, Jakarta, Rabu (29/3).

Iwan menegaskan memang ada sedikit kemiripan rencana pembuatan kartin1 dengan rencana pembuatan e-KTP pada masanya. Hanya saja tidak terealisasi, sehingga melalui kartin1, pemerintah dapat mewujudkan e-KTP yang tertunda.

"Dulu ada rencana kan e-KTP itu mencakup semuanya tapi tidak terealisasi karena kapasitasnya kecil dan terbatas. Kalau kartin1 aplikasinya kita buat internal, kalau ada yang mau ikut kita kasih free. Siapin saja kartunya," ungkapnya.

Iwan mengatakan untuk memperoleh kartin1 masyarakat akan membeli kartu di instansi yang telah terintegrasi dengan Ditjen pajak. Dia menegaskan tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk memperoleh kartu tersebut.

"Masyarakat kan beli nih, sama seperti kartu busway. Anda bayar anda dapat. Jadi yang bayar pengadaan kartu adalah masyarakat yang ingin dapat kartin1. Ingat, ini tanpa paksaan," ungkapnya.

(mdk/sau)