Distribusi BBM Nelayan Tersendat Akibatnya Maraknya Penjual Ilegal
Permasalahan tersebut terlihat dari rendahnya angka realisasi pengelolaan BBM bersubsidi jenis BBM tertentu (JBT M Solar) pada tahun 2021 yang hanya mencapai 9,63 persen dari kuota.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengakui adanya permasalahan harga dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar untuk nelayan kecil dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
Permasalahan tersebut terlihat dari rendahnya angka realisasi pengelolaan BBM bersubsidi jenis BBM tertentu (JBT M Solar) pada tahun 2021 yang hanya mencapai 9,63 persen dari kuota.
"Pengelolaan BBM bersubsidi untuk konsumen pengguna perikanan tahun 2021 sebesar 2.300 ribu kl dengan realisasi hingga Mei 2021 sebesar 221.604,17 kl atau hanya 9,63 persen dari kuota," ujar Trenggono dalam acara penandatangan kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Kamis (2/2).
Trenggono menyampaikan penyebab dari pendistribusian BBM bersubsidi yang tidak efektif dikarenakan beberapa hal, antara lain kebutuhan penambahan kuota di beberapa daerah/lokasi, masih berlangsungnya praktik penjualan BBM ilegal.
Kemudian ketergantungan nelayan dengan tengkulak, sehingga kebutuhan BBM disediakan tengkulak dengan perjanjian ikan ditampung oleh tengkulak.
"Nelayan juga butuh BBM bersubsidi selain solar (premium) dan minimnya kesadaran dalam melaporkan distribusi BBM bersubsidi," lanjutnya.
KKP Beri Kemudahan Akses
Oleh karena itu KKP mengupayakan untuk memberikan kemudahan akses BBM subsidi bagi nelayan kecil dengan melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak di antaranya Kementerian BUMN dan PT Pertamina Patra Niaga.
"Kerja sama ini untuk mensinergikan pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak yang efektif dan terjangkau di lokasi-lokasi dimaksud," tutur Trenggono.
Dalam hal ini, penyaluran pendistribusian BBM akan dilakukan berdasarkan pada zonasi yang terbagi menjadi 6 zonasi di seluruh Indonesia. Nantinya di setiap zona, memiliki maksimal ada lima pelabuhan.
"Nah ini lebih muda bagi Menteri BUMN dan Pertamina untuk juga kemudian bisa berkonsentrasi di spot-spot itu tadi. Kalau sekarang yang terjadi itu lintas, jadi dari sini tangkap di Aceh, dari Jakarta tangkap di Arafura oni yang akhirnya kemudian pemborosan yang luas biasa. Tapi dengan cluster tadi kita akan bisa kontrol bahwa di itu di 5 pendaratan itu ada bahan bakar atau tidak," terang dia.
(mdk/idr)