Diancam petugas pajak saat intip rekening, ini cara aduannya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah. Untuk itu, pihaknya akan menyediakan pusat layanan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

2017-06-09 18:01:08

Pajak

Kementerian Keuangan melakukan Revisi PMK-70/PMK.3/2017 yang merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Melalui aturan ini, Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang mendapatkan akses informasi keuangan nasabah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah. Untuk itu, pihaknya akan menyediakan pusat layanan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

"Kami akan buka layanan pengaduan, kalau telepon silakan. Bisa melalui fax juga email," ungkapnya di Aula Cakti Buddhi Bakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (9/6).

Lebih jauh, ia pun menyatakan bahwa bila masyarakat menemukan ada oknum petugas pajak yang melakukan intimidasi terhadap masyarakat, maka bisa juga dilaporkan lewat layanan pengaduan ini.

"Bila ada petugas pajak yang coba menakuti laporkan saja. kalau ada yang ancaman akan gunakan data keuangan laporkan," katanya

Adapun pusat pengaduan tersebut dapat dihubungi dengan cara telepon melalui nomor 1500-200. Bisa juga dengan Fax melalui (021)5251245 atau dengan mengirimkan email ke Pengaduanpajak@pajak.go.id.

"Yang belum yakin, masih khawatir, masih takut, boleh tanya, silahkan bertanya. Kami bisa berubah lebih baik bila kami terbuka," pungkasnya.

(mdk/sau)