Di Pelantikan Pejabat Kemenkeu, Sri Mulyani Tekankan Sinergi Tangkal Gejolak Global
Menteri Sri Mulyani meminta kepada semua pejabat yang dilantik untuk memahami betul kondisi perekonomian secara nasional. Karena di tengah ketidakpastian perekonomian global paling tidak seluruh jajaran di bawah lingkungannya memahami kondisi marko perekonomian.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melantik sebanyak 25 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan pejabat ini dikarenakan adanya mutasi lintas unit Eselon II di Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Inspektorat Jenderal dan Badan Kebijakan Fiskal, serta pengangkatan Direksi Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Dalam kesempatan itu, Menteri Sri Mulyani meminta kepada semua pejabat yang dilantik untuk memahami betul kondisi perekonomian secara nasional. Karena di tengah ketidakpastian perekonomian global paling tidak seluruh jajaran di bawah lingkungannya memahami kondisi marko perekonomian. Dengan begitu, diharapkan secara bersama-sama mampu mengatasi dan dapat keluar dari ketidakpastian global.
"Di manapun berada Anda harus paling tidak, tahu kondisi ekonomi. Anda harus tahu mengenai kondisi makro ekonomi. Anda harus tahu minimal apa kebijakan fiskal. Dan Anda harus tahu yang paling tidak setiap komponen yang ada di APBN, kemudian Anda memproyeksikan di mana Anda berada dalam mengelola Indonesia dan APBN. Di situ kita bisa bersatu dan bersinergi," kata Menteri Sri Mulyani saat pelantikan, di Kantornya, Jakarta, Senin (9/9).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengakui selama ini pemahaman mengenai APBN maupun kondisi perekonomian di seluruh jajaran kementeriannya tidak merata. Artinya tidak semua paham betul mengenai kondisi tersebut.
Sebab, rata-rata rekrutmen yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri tidak semuanya berada dalam satu bidang. "Bahkan kalau dari sisi STAN tidak mendapatkan ilmu ekonomi basic apalagi masuk bagaimana fiskal policy berfungsi," imbuh dia.
Oleh karena itu, Menteri Sri Mulyani meminta agar para pejabat di lingkungannya sering-sering melakukan pertemuan secara informal membahas mengenai APBN dan keuangan negara. Sehingga pemahaman para pejabat mengenai kondisi perekonomian nasional akan tertanam dengan sendirinya.
"Bagaimana pemahaman Anda sebagai satu institusi keuangan negara, untuk memahami apa artinya mengelola keuangan negara bagi bangsa negara kita dan bagai perekonomian kita," kata dia.
Baca juga:
Batal Raker dengan Menkeu, Ini Penjelasan Anggota Komisi XI DPR
Kemenkeu: Tak Semua Iuran BPJS Naik 100 Persen, Kelas III 65 Persen
Mengapa Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Mendesak?
Kemenkeu Akui Insentif Fiskal Saja Tak Cukup untuk Tarik Investor ke RI
VIDEO: Genjot Perekonomian, Sri Mulyani Janjikan Kenyamanan Buat Investor
Sri Mulyani: Kita Berupaya Hilangkan Aturan Mahal dan Bertele-tele
DPR dan Pemerintah Setujui Postur RAPBN 2020