Di pasar bebas ASEAN, pekerja Indonesia akan cari negara gaji tinggi

"Kesempatan kerja mereka lebih luas, mobilitasnya lebih fleksibel dalam mencari gaji terbaik."

Executive Director & CEO IPMI International Business School, Jimmy M. Rifai Gani, mengatakan para pekerja Indonesia akan diuntungkan dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN pada 2016 mendatang. Dia menyebut para tenaga kerja bakal memiliki banyak kesempatan kerja dan mencari penghasilan terbaik.

"Kesempatan kerja mereka lebih luas, mobilitasnya lebih fleksibel dalam mencari gaji terbaik," ujarnya dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2016 di Kampus IPMI, Jakarta, Kamis (26/11).

Profesional yang memiliki kualifikasi tinggi akan tertarik untuk mengembangkan karirnya di Singapura, Brunei, atau Malaysia, karena besaran standar gaji di negara-negara yang memiliki pendapatan nasional lebih tinggi dari Indonesia tersebut. Namun dampak buruknya adalah Indonesia akan kekurangan tenaga kerja terlatih yang mumpuni.

Hal ini tentu akan memperburuk tingkat daya saing negara yang sudah relatif rendah, seperti dilansir pada IMD World Competitiveness Ranking 2015, yang menempatkan Indonesia di posisi 42 dari 61 negara, atau turun 5 tingkat dari posisi 37 pada tahun 2015.

Untuk diketahui, ada delapan profesi yang bebas mencari kerja di kawasan MEA yakni arsitek, insinyur, dokter, perawat, akuntan, dokter gigi, dan praktisi medis. Hal ini tertuang dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA).

Maka dari itu, Jimmy meminta pemerintah untuk segera membuat program peningkatan nilai tambah tenaga kerja disertai iklim kerja yang kondusif seperti perbaikan standar upah dan fasilitas pekerja. Selain itu, kondisi lingkungan tempat tinggal layak huni juga harus ditingkatkan agar para profesional dapat menikmati keamanan, kemudahan, dan kenyamanan dalam bekerja, sehingga betah berkarya di negeri sendiri.

"Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan, caranya dengan menciptakan kebijakan-kebijakan pro bisnis, memangkas birokrasi yang menghambat dunia usaha, dan meningkatkan kompetensi pegawai pemerintah, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.