Deretan Upaya BUMN Selamatkan UMKM di Tengah Hantaman Pandemi Corona
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sampai dengan Agustus 2020, mencatat realisasi restrukturisasi oleh bank Himbara telah mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Di mana, sebagian besar didominasi oleh usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM).
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sampai dengan Agustus 2020, mencatat realisasi restrukturisasi oleh bank Himbara telah mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Di mana, sebagian besar didominasi oleh usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM).
"Bank-bank Himbara, mereka menjadi terdepan dalam penanganan UMKM khususnya untuk restrukturisasi kredit dan kita tahu itu. Sampai Agustus itu sudah tembus sampai Rp 1 triliun restrukturisasi terhadap kredit. Dan itu UMKM nya cukup besar," beber Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, dalam webinar BUMN Energi di tengah pandemi, Sabtu (19/9).
Menurut Arya, ujung tombak dari upaya pemerintah menyelamatkan UMKM adalah dengan memberikan bantuan dari sisi pembiayaan. Berupa keringanan bunga atau kelonggaran tenggat waktu pembayaran kredit.
"Di samping itu tadi, Pak Erick (Menteri BUMN) menyiapkan program PaDi UMKM. Jadi setelah urusan kreditnya kita legakan maka berikutnya bagaimana produk mereka dibeli," lanjut dia.
Pemerintah Luncurkan PaDi
Melalui program PaDi, diharapkan bisa memberi ruang dan peluang pelaku UMKM agar bisa memperoleh kesempatan mendapatkan pembiayaan dari BUMN. Selain itu, PaDi juga berusaha menciptakan transparansi di lingkungan BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa.
"Program PaDi inilah yang akan menjadi pemicu offtaker terhadap UMKM. Jadi kita minta semua BUMN sampai level Rp 14 miliar proyek-proyeknya itu diberikan kepada UMKM. Ini adalah langkah yang real bagaimana BUMN menjadi offtaker," kata Arya.
"Jadi kami melihat bahwa dengan Rp 8,366 triliun aset BUMN, porsi pengadaan itu mencapai Rp 18,52 triliun. Sangat besar itu dengan lebih dari 72.000 penyedia jasa," sambung Arya.
Dari sekitar 72.000 penyedia jasa tersebut, terbagi ke dalam 8 kelompok kegiatan. Ada kelompok material konstruksi, jasa konstruksi, jasa ekspedisi dan pengepakan, jasa sewa peralatan mesin, jasa advertising, jasa catering dan snack dan jasa persewaan furniture.
"Kita juga melakukan pendataan B2B dan B2C. Jadi secara komersial itu kita garap, secara bisnis juga kita garap. Nanti sudah ada program aplikasi yang dibuat untuk mereka, dan mereka akan masuk untuk menjadi disamping offtaker, untuk B2B. Juga nanti mereka didorong untuk masuk marketplace," kata Arya.
(mdk/bim)