DEN: Holding BUMN bukan solusi atasi masalah tata kelola energi RI

"‎Ini mau buat holding apa, energi atau apa? Itu harus dijawab dengan jelas. Waktu itu mereka bilang mau nurunin harga gas? Ya tidak bisa lah."

2016-12-01 17:21:43

Holding BUMN

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran mengingatkan pemerintah agar memikirkan matang-matang sebelum melakukan penggabungan dua BUMN yaitu Pertamina dan PGN. Sebab, tujuan pembentukan holding BUMN energi ini belum jelas.

"‎Ini mau buat holding apa, energi atau apa? Itu harus dijawab dengan jelas. Waktu itu mereka bilang mau nurunin harga gas? Ya tidak bisa lah. Harga gas bukan dipengaruhi oleh holding. Pertamina saja yang punya hulu dan hilir enggak bisa nurunin harga gas. Jadi harus jelas," ujar Tumiran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/12).

Dia menilai holding tidak sesuai dengan cita-cita pendirinya terdahulu dan juga dianggap tidak pernah jelas maksud dan tujuannya. Tumiran menegaskan pemerintah sebaiknya membatalkan aksi pembentukan ini.

"Kebijakan UU soal Pertamina dan PGN kan sudah dibentuk sama pendahulu kita, kalau eggak jelas tujuannya dibentuk holding apa, ya lebih baik dibatalkan saja, Toh mereka membuat PGN dan Pertamina juga dengan pemikiran matang dan jelas," tegasnya.

Dalam RPP soal holding tersebut PGN akan jadi anak usaha Pertamina, status PGN sebagai Perusahaan BUMN (Persero) berdasarkan PP 37 Tahun 1994 dicabut dan menjadi perusahaan swasta. Padahal, lanjut Tumiran, tata kelola energi masih carut marut.

‎"Sekarang tata kelola energi kita di dalam negeri kan masih berantakan. Itu masalahnya, terus sudah mau membentuk holding. Infrastruktur kita saja belum baik. Sekarang kasih ruang saja, Pertamina suruh urus apa, PGN urus apa. Jadi masing-masing dulu. Tidak usahlah digabung-gabung dulu," katanya.

Kebijakan energi nasional dijabarkan dalam rencana umum energi nasional bahwa dalam satu RUEN, memang mendorong, supaya perusahaan-perusahaan sektor energi itu dibuat manajemen yang lebih efisien, transparan dan akuntabel, dalam mendukung fungsi pemerintah dalam memenuhi energi nasional, supaya masyarakat bisa mendapatkan harga energi yang ekonomis dan berkeadilan.

"Maksudnya di sini, rakyat memiliki kemampuan bayar,dan perusahaan itu juga bisa tumbuh secara bisnis. Tapi kalau semata-mata ini dibuat untuk meningkatkan profit semata, mending di stop saja. Ingat saja dulu, apa yang sudah dibentuk oleh pemimpin pendahulu bangsa ini," pungkasnya.

(mdk/idr)