Data Kenaikan Gaji PNS dari Era Soeharto Hingga Jokowi, Bagaimana di Tahun 2023?

Jika pada APBN 2023 tak ada alokasi kenaikan gaji bagi para PNS, maka selama Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 2014 hingga nota keuangan dibacakan pada 2022, PNS baru merasakan dua kali kenaikan gaji.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyampaikan pidato nota keuangan untuk Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU-APBN) 2023. Dalam pidato kali ini, Jokowi sama sekali tak menyinggung adanya kenaikan gaji bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berkaca tahun sebelum-sebelumnya, pidato nota keuangan selalu menyinggung soal gaji PNS. Dengan demikian, saat ini belum ada kepastian adanya kenaikan gaji terhadap PNS pada APBN 2023.

Jika pada APBN 2023 tak ada alokasi kenaikan gaji bagi para PNS, maka selama Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 2014 hingga nota keuangan dibacakan pada 2022, PNS baru merasakan dua kali kenaikan gaji.

Sebelum Jokowi, presiden di era sebelumnya pun memutuskan untuk menaikan gaji. Berikut rinciannya:

1. Soeharto

Pada 1989, Soeharto menyampaikan ada kenaikan gaji terhadap PNS sebesar 15 persen. Pada masa ini menjadi pionir adanya kenaikan gaji terhadap para PNS. Soeharto kala itu berpandangan sudah seharusnya para PNS mengalami peningkatan gaji pokok seiring inflasi yang terus berjalan. Namun, dia menyadari kenaikan gaji tidak dapat senantiasa dilakukan karena keterbatasan APBN.

Pada 1995, gaji PNS kembali naik sebesar 10 persen. Ini merupakan kedua kali, Soeharto menaikan gaji para PNS.

2. Abdurrahman Wahid

Gaji PNS di masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau disapa Gus Dur, periode 1999-2001, gaji PNS mengalami kenaikan sebanyak satu kali. Namun, persentase kenaikan cukup tinggi yaitu 270,4 persen dari Rp135.000 ke Rp500.000.