Dari mana data Rizal Ramli pulsa listrik Rp 100.000 dapat Rp 73.000?

Listrik menggunakan pulsa seharusnya jauh lebih irit.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforms, Fabby Tumiwa mempertanyakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang menyebut listrik menggunakan voucher tidak adil.

Menurut Fabby, penggunaan listrik pra bayar atau sistem voucher seharusnya jauh lebih murah atau irit dibanding pasca bayar. Soalnya, di listrik pasca bayar, masyarakat harus membayar biaya beban.

"Benar Pak Rizal Ramli ngomong begitu? Setau saya mau kartu pra bayar atau pasca bayar itu mekanismenya saja yang berbeda, tarif sama. Tarif listrik sendiri diputuskan pemerintah dengan DPR," ucap Fabby saat berbincang pada merdeka.com di Jakarta, Senin (7/9).

Fabby sendiri mengaku heran dengan pernyataan menteri Rizal Ramli yang menyebut beli pulsa listrik Rp 100.000 tapi hanya dapat Rp 73.000. Fabby tidak tahu asal atau cara hitung-hitungan Rizal.

"Kan sama kita sama mau bayar bulanan atau pulsa sama saja. Bedanya di pembayaran di awal dan akhir. Kalau pra bayar kita beli dulu kuantitas energi kita pakai. Itu Pak Rizal Ramli dapat data dari mana?" tanyanya.

"Setau saya, pra bayar dan pascabayar tarif listriknya sama. Malah pasca bayar (bulanan) ada biaya beban dan itu bermacam macam tergantung pada daya tersambung. Meteran pra bayar engga ada beban, lebih irit lebih murah karena engga ada beban."

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyentil kebijakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menjual listrik dengan voucher atau pulsa token.

Menurut Rizal, kebijakan ini tidak adil karena masyarakat dibebani harga administrasi dalam penggunaannya. Selain itu, PLN juga terkesan memaksa masyarakat untuk beralih menggunakan listrik pulsa.

"Kami minta lakukan kajian. Agar beban masyarakat terbebaskan," kata Rizal di Jakarta, Senin (7/9).

Rizal menjelaskan, untuk pembelian pulsa token Rp 100.000, masyarakat ternyata hanya mendapatkan aliran listrik sebesar Rp 73.000. Untuk itu, pihaknya meminta Direktur Utama PLN Sofyan Basyir segera merevisi aturan tersebut.

Rizal juga meminta PLN segera mengubah kebijakan dengan membebaskan masyarakat untuk memilih listrik secara meteran ataupun pulsa.

"Provider pulsa listrik itu setengah mafia," ujarnya.