Dana Penanganan Covid-19 di Sektor Kesehatan Rp87 triliun Belum Terserap Maksimal
Hambatan yang terjadi di sektor ini karena adanya masalah administrasi yang harus diselesaikan di Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan sebagainya.
Pemerintah telah menganggarkan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor kesehatan mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp87,55 triliun untuk penanganan Covid-19. Sayangnya, anggaran di sektor kesehatan tersebut belum terserap dengan baik.
"Uangnya sudah disiapkan tapi ada masalah administrasi yang membuat ini tidak terlaksana dengan baik, sebenarnya sayang sekali," ucap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio N Kacaribu dalam Webinar Apindo bertema 'Peran Kebijakan Akselerasi Produk Inovasi Di Era New Normal', Jakarta, Jumat (19/6).
Hambatan yang terjadi di sektor ini karena adanya masalah administrasi yang harus diselesaikan di Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan sebagainya.
Adapun rinciannya peruntukkan di sektor kesehatan yaitu belanja penanganan Covid-19 sebesar Rp65,8 triliun. Dana insentif tenaga medis sebesar Rp5,9 triliun. Santunan kematian sebesar Rp300 miliar.
Lalu bantuan iuran JKN sebesar Rp3 triliun. Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp3 triliun dan insentif perpajakan di bidang kesehatan sebesar Rp9,05 triliun.
28,63 Persen Anggaran Perlindungan Sosial Sudah Terealisasi
Sementara itu, penyerapan dana yang telah berjalan dengan baik ada di sektor perlindungan sosial. Total dana yang dikucurkan sebesar Rp203,90 triliun. Dari dana tersebut sebanyak 28,63 persen sudah terealisasi.
"Yang sudah cukup jalan dengan baik perlindungan sosial Rp203,9 triliun itu, 28,63 persen sudah tercapai realisasinya," kata Febrio.
Adapun rincian anggaran di sektor ini yaitu anggaran PKH sebesar Rp37,4 triliun dan sembako sebesar Rp43,60 triliun. Lalu bantuan sosial di Jabodetabek sebesar Rp6,80 triliun dan di luar Jabodetabek sebesar Rp32,4 triliun.
Selanjutnya sebanyak Rp20 triliun dikucurkan melalui program Kartu Prakerja. Kemudian sebanyak Rp6,9 triliun untuk subsidi tagihan listrik PLN.
Sementara untuk logistik/pangan/sembako sebesar Rp25 triliun dan untuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp31,8 triliun.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan terus melakukan pemantauan. Secara khusus, kementerian yang dipimpin Sri Mulyani ini akan membentuk tim monev pemulihan ekonomi nasional. Tujuannya agar dana yang telah disiapkan pemerintah segera untuk diserap dan sampai ke masyarakat.
"Harapan kita angka-angka ini bergerak. Sehingga bisa digelontorkan kepada masyarakat," kata dia.
(mdk/idr)