Dana Kelolaan DPLK BRI Tumbuh 21 persen

Listiarini menerangkan, aset kelolaan DPLK BRI meningkat 21 persen secara year-on-year (yoy) dari Rp 10,97 Triliun menjadi sebesar Rp 13,27 Triliun di akhir 2019.

Dalam rangka memperingati HUT ke 14 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menggelar gathering dengan konsep talkshow bertema 'Human Resources Digital Transformation 4.0'. Acara tersebut diselenggarakan di Brilian Center, Kantor Pusat Bank BRI Jakarta (22/01) dengan dihadiri Direktur Human Capital BRI Herdi Rosadi Harman dan SEVP Treasury & Global Services Bank BRI Listiarini Dewajanti.

Listiarini menerangkan, aset kelolaan DPLK BRI meningkat 21 persen secara year-on-year (yoy) dari Rp10,97 Triliun menjadi sebesar Rp13,27 Triliun di akhir 2019. "Untuk jumlah peserta DPLK BRI mengalami pertumbuhan sebesar 34 persen yoy di akhir 2019," imbuhnya.

Posisi Desember 2019, portofolio investasi DPLK BRI tersebar diantaranya sebesar 56,79 persen pada pasar uang, 38,38 persen pada pendapatan tetap, 1,38 persen pada saham, 2,81 persen pada pasar uang syariah dan 0,64 persen pada berimbang syariah.

BRI Menggelar Gathering dengan konsep talkshow bertema ©2020 Merdeka.com

"Dalam mengelola investasinya, DPLK BRI melakukan diversifikasi investasi ke instrumen yang dapat memberikan imbal hasil optimal dengan tetap memenuhi analisa kelayakan investasi yang memadai," urai Listiarini.

Selain itu dalam rangka menghadapi era digital dan menyasar segmen milenial, pada tahun ini DPLK BRI sedang melakukan transformasi sistem berbasis digital yang sebelumnya SI-DPLK menjadi BRIFINE WEB dimana melalui sistem tersebut dapat memudahkan peserta DPLK BRI untuk melakukan pendaftaran, akses informasi, klaim dan mengubah pilihan investasi secara online.

"DPLK BRI berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh peserta baik individu maupun korporat dengan tekad semua orang dapat berinvestasi. Hal tersebut sejalan dengan upaya peningkatan literasi investasi bagi masyarakat yang saat ini digaungkan oleh pemerintah," pungkas Listiarini.