Daftar kegagalan SBY di bidang ekonomi selama 10 tahun berkuasa
Salah satu prestasi yang ditorehkan kabinet SBY adalah membawa ekonomi nasional masuk jajaran 10 besar dunia.
Beberapa bulan lagi, masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II segera berakhir. Pucuk kepemimpinan nasional pun segera berakhir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera turun tahta setelah 10 tahun duduk di kursi orang nomor satu di negeri ini.
Dalam kurun waktu 10 tahun, pemerintahan SBY berhasil menghapus utang Indonesia pada dana moneter internasional atau IMF. Tujuh tahun lalu, pemerintah dan bank sentral memberikan kabar gembira yakni pelunasan utang USD 3,2 miliar terhadap Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). Gubernur Bank Indonesia saat itu, Burhanuddin Abdullah, mengumumkan bahwa negara ini bebas dari jerat utang luar negeri yang sempat menghantui selepas krisis ekonomi 1997
Di akhir masa jabatannya, salah satu prestasi yang ditorehkan kabinet SBY adalah membawa ekonomi nasional masuk jajaran 10 besar dunia. Peringkat Indonesia tersebut berdasarkan dari Gross Domestic Product (GDP).
"Saya dapat berita dari Menteri Keuangan bahwa World Bank sudah menetapkan peringkat ekonomi sedunia berdasarkan GDP dan purchasing power imparity (tingkat daya beli). Indonesia ditetapkan sebagai ekonomi nomor 10 di dunia," ucap SBY seperti dilansir dari laman Sekretariat Kabinet di Jakarta, Minggu (4/5).
Saat ini, sembilan negara yang berada di peringkat teratas adalah Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brasil, Prancis dan Inggris
Prestasi tersebut tidak serta merta menghilangkan penilaian kritik atas kinerja 10 tahun pemerintahan SBY . Hujan kritik justru semakin deras jelang lengsernya SBY dari kursi presiden. Pelbagai evaluasi bermunculan atas kinerja pemerintahan SBY selama dua periode. Termasuk kinerja kabinet di bidang ekonomi.
Kenaikan peringkat ekonomi ini juga hanya akan menimbulkan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Kenaikan peringkat hanya bermanfaat untuk masyarakat ekonomi atas yang mempunyai modal besar. Sektor ekonomi yang tumbuh hanya sektor padat modal, sedangkan sektor padat karya terus mengalami kesulitan.
"Jadi boro-boro untuk kesejahteraan, justru ini menghasilkan ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Sektor ekonomi yang tumbuh hanya padat modal. Pertumbuhan kapitalnya lebih besar dari sektor menengah yang padat tenaga kerja. Jadi yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin," ujar direktur INDEF Enny Sri Hartati.
Tidak hanya itu, sederet daftar kegagalan SBY di bidang ekonomi diungkap ke publik. Merdeka.com mencatatnya. Berikut paparannya.
Gagal persempit jurang kaya-miskin
Pengamat ekonomi melihat ada harga yang harus dibayar selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Utamanya soal kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Khususnya dalam hal ketimpangan pendapatan masyarakat.
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri dalam diskusi dihelat Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA), di Jakarta, Rabu (2/7), menyitir Indeks Piketty. Di situ dijelaskan perbandingan perbedaan pendapatan 20 orang terkaya dengan warga kebanyakan antar negara.
"Dari data 2008-2012 ini, ketimpangan kita bahkan lebih buruk dari India. Jadi makin kaya Anda, makin gencar kemajuannya. Makin miskin, semakin lambat perkembangan Anda," ujarnya.
Anggota Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari A. Perdana menjelaskan bahaya ketimpangan yang membesar. Dalam rezim pemerintahan 10 tahun terakhir, koefisien gini tembus 0,41. Padahal di era Orde Baru, kesenjangan orang kaya dan miskin tak pernah melewati angka 0,39.
"Situasi ini bisa dirasakan. Gampangnya gini deh, kalau kelas menengah jalan ke suatu tempat dan tidak merasa aman, di situ tandanya ketimpangan pendapatan menciptakan dampak buruk," kata Ari.
Gagal dalam pemerataan ekonomi
Guru Besar Ekonomi Emeritus UI Emil Salim memaparkan data serupa. Selama 12 tahun terakhir, 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional disumbangkan Jawa, Sumatera, dan Bali saja. Demikian pula pembangunan yang terlalu bertumpu pada perkotaan.
Kalau kondisi ini diteruskan pemerintahan baru, maka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan pecah. Terutama karena muncul resistensi dan ketidakpuasan dari desa-desa di Indonesia timur akan membesar.
Sudah terbukti ongkos logistik Surabaya-Merauke lebih mahal dibandingkan mengekspor komoditas ke luar negeri.
"Tidak boleh dipertahankan memburuknya ketimpangan ini, jangan hanya bangun kota, jangan merugikan negara kesatuan. Republik ini 65 persen di desa, jadi soal timur-barat ini harus diatasi. Padahal kita bicara NKRI selau Sabang sampai Merauke," kata Emil.
Utang membengkak
Berbagai lembaga swadaya masih melihat tingkat ketergantungan pemerintah pada utang cukup besar. Bahkan ada yang menyebut pemerintah sengaja menjerumuskan diri dalam jerat utang.
Salah satunya, Koalisi Anti Utang (KAU) menyoroti sikap pemerintahan SBY lantaran tidak pernah terbuka mengumumkan besaran utang dalam dan luar negeri ke publik. Pemerintah sendiri menanggapi santai utang Indonesia yang menembus angka Rp 2.000 triliun. Pemerintah tidak memperhatikan soal nominal utang yang menjadi beban negara, namun lebih memperhatikan rasio utang terhadap GDP.
KAU mencatat, pengeluaran pemerintah sejak 2005-2012, untuk membayar beban cicilan pokok dan bunga utang sebesar Rp 1.584 triliun. Ketua KAU Dani Setiawan menyatakan, sejak SBY berkuasa pada 2004, peningkatan utang luar negeri pemerintah mencapai Rp 724,22 triliun.?
Penambahan utang luar negeri selama era SBY, menggerus anggaran negara dan mengurangi belanja sektor publik. Buktinya anggaran kemiskinan, imbuh Dani, saat 2005 ketika SBY baru setahun berkuasa, sebesar Rp 23 triliun. Pada 2013, akumulasi kenaikannya hanya Rp 115 triliun.
"Kalau kita bandingkan, peningkatan utang di era SBY Rp 724 triliun, sementara akumulasi anggaran kemiskinan hanya Rp 115 triliun, ini jelas ada ketimpangan akibat utang kita," kata Dani.
Infrastruktur lamban
Infrastruktur menjadi penopang pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan kesejahteraan salah satu proses awalnya ialah melalui keberadaan infrastruktur.
Pentingnya sektor ini membuat setiap negara di dunia memprioritaskan pembangunannya. Namun, di Indonesia, kondisinya justru sebaliknya. Di negara ini pembangunan infrastruktur justru terkesan lamban.
Tidak hanya itu, Ketua Kadin Suryo Bambang Sulitsto juga menilai, pemeirntah saat ini tidak bisa menentukan prioritas dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Ketidakfokusan ini justru menyita waktu dan tenaga yang tidak perlu sehingga kinerja menjadi lamban.
"Pemerintahan sekarang tidak mengerti menentukan prioritas. dari sekian banyak proyek infrastruktur, kita harus bisa menentukan proyek mana memberikan dampak atas pertumbuhan ekonomi lebih nyata," tuturnya
Gagal kurangi kemiskinan
BPS mengumumkan garis kemiskinan nasional per Maret 2014 kini naik 11,45 persen dibanding September 2013, menjadi Rp 302.732 per kapita per bulan. Koefisien gini masih bertahan di level 0,41. Adapun jumlah penduduk miskin hingga Maret lalu sebesar 28,2 juta orang, alias 11,25 persen dari total populasi.
Kemiskinan Indonesia terus bertambah salah satunya karena ketidakmampuan pemerintah mengontrol harga. "Sekarang sudah nambah orang miskin. Ini kan SBY gagal kurangi kemiskinan," tegas Kepala Kajian Pekerjaan Layak LIPI, Nawawi Asmat.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengeluarkan data pekerja Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Sebanyak 43,67 persen pekerja formal dan informal Indonesia berada di bawah garis kemiskinan dengan rata rata pendapatan Rp 779.812.
Subsidi BBM terus membengkak
?Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan keputusan untuk memangkas atau memotong anggaran di 86 Kementerian/Lembaga sebesar Rp 100 triliun. Hal ini dilakukan untuk menjaga defisit anggaran tidak melebihi batas yang telah ditentukan yaitu 3 persen.
Namun demikian, Ketua Komisi V DPR, Laurens Bahang Dama menyebut keputusan itu disebabkan beban subsidi BBM yang setiap tahun terus membengkak.
"Ini kegagalan pemerintah mengendalikan BBM bersubsidi dan tidak menggenjot anggaran belanja. Namanya pencitraan itu," ujar Laurens Bahang Dama kepada merdeka.com, Kamis (22/5).
Rajin impor pangan
Importasi bahan pangan utama sepanjang pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengalami peningkatan sejak dia pertama kali menjabat pada 2004 hingga 2013, jelang setahun sebelum lengser.
Menurut data yang dikutip merdeka.com dari laporan Pencapaian Kinerja Pembangunan Periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dan KIB II terbitan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Minggu (23/2), catatan importasi bahan pangan utama sepanjang KIB II meningkat lebih besar dibanding dengan KIB I.
Importasi beras sejak 2004 hingga 2013 mengalami fluktuasi. Pada 2004, impor beras sebanyak 236.000 ton, lantas, saat 2006 jumlah impor beras naik menjadi 438.000 ton dan mencapai 1,4 juta ton pada 2007.
Sempat menurun dua tahun, tren impor beras kembali naik mulai tahun 2010, 2011, dan 2012 menjadi masing-masing sebesar 687.000 ton, 2,7 juta ton serta 1,7 juta ton.
Impor komoditas cabai juga mengalami tren yang meningkat sejak tahun 2004 hingga 2013. Tahun 2004, impor cabai sebesar 7 ribu ton dan menurun menjadi 6 ribu ton pada tahun 2005.
Namun demikian, mulai tahun 2006, tren importasi cabai selalu meningkat dari 9 ribu ton berturut-turut menjadi 11.000 ton, 14.000 ton, 16.000 ton, 18.000 ton, 24.400 ton, dan baru menurun di tahun 2012 serta 2013 menjadi masing-masing 17.000 ton dan 12.000 ton.
Sementara importasi daging sapi antara tahun 2004 hingga 2010 mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 11.000 ton, 19.000 ton, 24.000 ton, 39.000 ton, 45.600 ton, 67.000 ton, dan 90.000 ton.
(mdk/noe)