Chatib Basri janji selesaikan masalah jembatan selat sunda

Tiga pilihan yang akan disampaikan tim tujuh terkait studi kelayakan JSS.

Pada masa kepemimpinan Agus Martowardojo sebagai menteri keuangan, proses pembangunan jembatan selat sunda (JSS) terkesan terkatung-katung. Sebab, Agus Marto ngotot ada peran pemerintah melalui anggaran negara untuk studi kelayakan yang dilakukan grup Artha Graha. Di sisi lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyerahkan sepenuhnya ke pihak swasta.

Menteri Keuangan Chatib Basri menegaskan, proyek pembangunan JSS akan dilanjutkan. Permasalahan yang ada selama ini akan coba diselesaikan.

"Timnya sudah dibentuk dalam tim tujuh, nanti kita bicarakan di sana. Sifatnya konstruktif cari solusi menyelesaikan masalah. Kalau ada soal-soal yang perlu diperbaiki di situ kita perbaiki," ujar dia yang ditemui usai acara Sertijab Menteri Keuangan di Kantor Kementerian Keuangan, Lapangan banteng, Jakarta, Selasa (21/5).

Sementara itu, Hatta Rajasa menyebutkan, ada tiga pilihan yang akan dilaporkan oleh tim tujuh. Pilihan tersebut akan segera diputuskan agar rencana groundbreaking sesuai waktu yang ditetapkan yaitu tahun 2014. Salah satu pilihannya adalah melibatkan perusahaan pelat merah.

"Pilihan ada tiga. Sama seperti yang sudah ada sekarang dalam Perpres, kedua kita modify dengan libatkan BUMN kita dan swasta tapi regulasi dengan pemerintah, ketiga full pemerintah. Nah semua memiliki plus minus, yang penting buat kita maksimalisasi plus dan minimilisasi minus. Kali ini saya harapkan betul-betul bisa diputuskan sehingga target untuk groundbreaking atau paling tidak FS bisa berjalan," kata dia.

Hatta mengakui sempat ada pemikiran yang salah terhadap rencana pembangunan JSS, di mana disebut pembangunan mega proyek ini sepenuhnya dilakukan swasta. Padahal, kata Hatta, bukan seperti itu skema yang diharapkan pemerintah. Menurut Hatta, sistemnya adalah kerja sama pemerintah daerah Banten dan Lampung untuk studi kelayakan kemudian ditenderkan.

"kalau pun FS dibiayai APBN, tetap saja kita tenderkan. Siapa yang menang kita tidak tahu. Atau BUMN yang kita tugaskan untuk mengerjakan, toh BUMN juga harus mencari partner karen dia dengan corporate action tidak punya kekuatan membangun sampai Rp 200 triliun. Ini harus diluruskan," ucapnya.