Cerita Wali Kota Makassar tertibkan 'dewa-dewa' pengemplang pajak

Ia mengatakan kendala dan tantangan dalam mewujudkan transparansi pemerintahan adalah politik. Ibarat penyakit, jika sel korupsi bergabung dengan sel politik akan menjadi sangat berbahaya. Sel itu akan memakan sel-sel lain dan dampaknya mematikan.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto menceritakan pengalamannya bagaimana dirinya menertibkan 'dewa-dewa' pengemplang pajak di Kota Makassar. Kebijakan bersih-bersih dilakukan Danny saat mulai menjabat Wali Kota Makassar salah satunya melalui program transparansi bidang perpajakan.

Danny mengatakan, banyak para pengusaha yang tidak pernah membayar pajak bahkan sampai 10 tahun lamanya. Dia menyampaikan hal tersebut dalam diskusi "Melawan Korupsi di Daerah" yang diselenggarakan Transparency International di Hotel JS Luwansa.

"Saat membuat kebijakan tentang perpajakan, banyaknya dewa-dewa yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun dan ini menyangkut elit," jelasnya, Rabu (30/5).

Dia mengungkapkan, tantangan yang didapatkannya tak mudah. Bahkan berdampak pada dirinya secara pribadi. Danny sampai dituding melakukan korupsi.

"Kami dapat tantangan luar biasa dan berdampak luar biasa kepada kami pribadi dan dibalik seolah-olah kami yang korupsi," ujarnya.

Melawan dan berhadapan dengan koruptor, lanjutnya, tak mudah. Karena koruptor adalah orang yang berpikir dan pintar, punya pengalaman birokrasi dan memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan.

"Kepalang tanggung harus terus berjalan," ujarnya.

Salah satu risiko yang kini ia terima ialah dijegal ikut Pilkada Kota Makassar. "Saya sekarang risikonya dihadang enggak bisa maju ke Pilkada kedua. Bagaimana caranya saya harus gagal. Walaupun KPU statusnya langgar UU tetap harus digagalkan," kata Danny.

Ia mengatakan kendala dan tantangan dalam mewujudkan transparansi pemerintahan adalah politik. Ibarat penyakit, jika sel korupsi bergabung dengan sel politik akan menjadi sangat berbahaya. Sel itu akan memakan sel-sel lain dan dampaknya mematikan.

Danny juga menceritakan risiko yang harus ia terima setelah memecat 98 pejabat. Ia dituntut di pengadilan dan hampir dimakzulkan KASN. Namun ia tetap konsisten dengan kebijakannya.