Cerita Anggota DPR Minta Jatah CSR Pertamina dan Minta Pejabat Dipecat
Anggota DPR tersebut di antaranya Muhammad Nasir dari Fraksi Demokrat, dan dia meminta kejelasan mengenai penyaluran CSR ke wilayah daerah pemilihan (dapil) anggota dewan.
Sejumlah anggota Komisi VII DPR membahas tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) yang disalurkan PT Pertamina (Persero) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (29/1) lalu.
Anggota DPR tersebut di antaranya Muhammad Nasir dari Fraksi Demokrat, dan dia meminta kejelasan mengenai penyaluran CSR ke wilayah daerah pemilihan (dapil) anggota dewan.
"Ini kita sudah masuk sidang pertama, pulang ke dapil nggak bawa apa-apa. Jadi kita minta, apa kita buat polanya seperti tahun lalu, kira-kira seperti apa bu dirut?," kata Nasir dikutip di Jakarta, Selasa (4/2).
Kinerja Pertamina di Bidang CSR Dipertanyakan
Nasir pun menilai, kinerja Sekretaris Perusahaan Pertamina tidak cakap dalam menjalankan tugas menyalurkan CSR, bahkan dia meminta pejabat tersebut dihentikan dari posisinya.
"Jadi maksud saya, ini corsec agak payah, lebih parah dari yang kemarin. Jadi sekali lagi bermasalah, saya minta diganti di corsec, jangan kita yang nyariin dia, dia yang nyariin kita," tuturnya.
Dia meminta pimpinan rapat yang kala itu dijabat Ketua Komisi VII, Sugeng Suparwoto, untuk meminta kejelasan mengenai CSR.
"Jadi, mohon izin pimpinan tolong masalah CSR biar teman-teman agar tenang dikit. Terimakasih. Wasaalam," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com