Cegah polemik beras berulang, KPPU dorong perbanyak sentra produksi

Manajemen perberasan yang baik, kata Saidah amat diperlukan, sebab sebagian besar total kebutuhan beras nasional hanya berasal dari 6 provinsi. Manajemen perberasan harus diperbaiki agar pasokan dan proses distribusi 67 persen beras dari 6 provinsi tersebut tidak malah menaikkan biaya logistik.

2018-01-17 17:06:36

Impor Beras

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Saidah Sakwan, menilai masalah beras yang terus saja terjadi dapat diselesaikan bila pemerintah menerapkan manajemen perberasan yang baik. Salah satunya dengan memperbanyak daerah sentra produksi.

"Persoalan beras terletak apakah Indonesia bisa menyelesaikan manajemen stok nasional, dari hulu dan hilir," ungkapnya dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Rabu (17/1).

Manajemen perberasan yang baik, kata Saidah amat diperlukan, sebab sebagian besar total kebutuhan beras nasional hanya berasal dari 6 provinsi. "Stok dari hanya dari 6 provinsi, padahal ada 32 provinsi di Indonesia. Di 6 provinsi ini terkonsentrasi 67 persen," jelasnya.

Ke-6 provinsi tersebut antara lain, Sumatera Utara yang memasok sekitar 5,4 persen atau 5,4 juta ton, Sumatera Selatan 6,6 persen atau 4,7 juta ton, kemudian Jawa yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur memasok hampir 50 persen, serta Sulawesi Selatan.

Manajemen perberasan harus diperbaiki agar pasokan dan proses distribusi 67 persen beras dari 6 provinsi tersebut tidak malah menaikkan biaya logistik yang berimbas pada naiknya harga beras di pasar.

"(Beras) dari 6 provinsi semua pengiriman ke Pasar Induk Beras Cipinang. Dari Cipinang, beras kemudian dikirimkan misal ke Kalimantan dan daerah lainnya. Ini akibatnya ada cost logistik mahal, karena kita tidak punya pasar beras sentral di masing-masing wilayah," kata dia.

Dia pun mengatakan, perbaikan data beras Indonesia juga harus dilakukan. Menurutnya, kesalahan data akan berdampak juga pada tidak tepatnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Katanya produksi dalam negeri sekitar 50 juta ton dengan konsumsi 33 juta ton, artinya surplus 17 juta to. Surplus ini di mana? Berasnya ngumpet di mana. KPPU dorong basis data ini penting untuk diperbaiki," tandasnya.

Sebelumnya, awal tahun ini, masyarakat disuguhkan keputusan pemerintah membuka keran impor beras. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya cukup besar yakni 500.000 ton. Beras itu rencananya akan didatangkan dari Vietnam dan Thailand. Pemerintah beralasan, kebijakan ini diambil untuk mengatasi masalah kekurangan stok pangan.

(mdk/bim)