Buruh BUMN minta DPR tolak pengesahan RAPBN 2016

Anggaran tenaga kerja di RAPBN 2016 sangat kecil, hanya mencapai 0,3 persen dari total anggaran mencapai Rp 2.121,3 T.

Para buruh menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Hal ini didasari atas tidak berpihaknya pemerintah terhadap buruh dalam postur anggaran.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan anggaran tenaga kerja dalam RAPBN 2016 sangat kecil, hanya mencapai 0,3 persen dari total anggaran mencapai Rp 2.121,3 triliun. Dana itu digunakan untuk pengeluaran pengembangan sumber daya manusia, khususnya untuk peningkatan kompentensi.

"Belajarlah dari Singapore yang negaranya tidak mempunyai sumber daya alam sejak merdeka hingga sekarang, mengalokasikan Anggaran belanja negaranya sangat signifikan rata-rata 6,9 persen atau Rp 70 triliun rupiah dari total jumlah anggarannya di tahun 2015," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (30/10).

Menurut Arif, pekerja yang mempunyai skill yang tinggi dan kompentensi serta berkualitas adalah kunci dari tingkat produktivitas suatu negara. Jadi, kata dia, wajar apabila para pekerja menuntut kenaikan upah setiap tahunnya.

"Apalagi akhir tahun 2015 Kita memasuki pasar bebas ASEAN. Padahal, pasar bebas ASEAN bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas perekonomian masyarakat," pungkas dia.

Untuk itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar dapat bersaing di pasar bebas ASEAN. Namun, alokasi yang dianggarkan untuk pemberdayaan manusia hanya 0,3 persen dari RAPBN 2016.

"Itu cuma omong kosong dengan Trisakti dan Nawacitanya untuk bisa berdikari di segala bidang kalau tidak ada keinginan untuk pengembangan SDM yang berkualitas dalam APBN 2016," pungkas dia.