BUMN: Kita tak akan pernah jual aset, tapi sekuritisasi

2017-05-03 15:18:38

BUMN

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menjual aset BUMN. Menurut Aloysius, yang dimaksud pemerintah adalah sekuritisasi aset, yakni pengkonversian sekelompok aset dan jenis yang sama menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan.

Hasil penjualan dari sekuritisasi nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur lain sehingga pembangunan bisa tetap berjalan.

"Sekuritisasi itu bukan jual aset. Saya koreksi, aksi ini adalah menerbitkan efek (surat berharga) beragun, jadi asetnya tidak pindah. Disebutnya EBA atau Efek Beragun Aset. Efeknya itu potensi cashflow (arus kas) yang akan datang. Tapi agar akuntabel dan transparan valuasinya kepada investor maka menggunakan mekanisme pasar modal," tuturnya seperti ditulis Antara, Rabu (3/5).

Aloysius menuturkan, dua perusahaan BUMN yakni PT Jasa Marga (Persero) dan PT PLN (Persero) rencananya akan melakukan aksi sekuritisasi aset pada Mei dan Juni tahun ini.

PLN rencananya akan melakukan sekuritisasi pada aset pembangkit listrik di Suryalaya, Cilegon. Sedangkan Jasa Marga rencananya akan menjual aset jalan tol Jagorawi melalui mekanisme sekuritisasi. "PLN duluan (yang melakukan sekuritisasi aset)," ujarnya.

Kendati tidak secara gamblang menyebutkan nilai sekuritisasi aset kedua perusahaan itu, Aloysius menjelaskan khusus untuk Jasa Marga, nilainya nanti akan dihitung berdasarkan tenor, perkiraan lalu lintas hingga kebijakan dalam kurun waktu tertentu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak berbagai perusahaan BUMN melakukan sekuritisasi aset agar bisa mendapat dana segar untuk membiayai pembangunan infrastruktur lainnya.

Presiden menyebut pola yang saat ini ada, yakni BUMN menyimpan aset yang dibangunnya dan mendapatkan pemasukan bulanan sudah kuno. "BUMN kita senangnya memiliki (aset). Setiap bulan dapat 'income' (pendapatan) dari tol itu, tapi itu sudah kuno," ujarnya.

Kepala Negara meminta BUMN menjual infrastruktur yang telah selesai dibangunnya, untuk kemudian membangun infrastruktur lain dari keuntungan penjualan.

Dengan sekuritisasi, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur yang tidak mampu dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan bisa dipenuhi.

(mdk/idr)