BPS: Masyarakat Indonesia antikorupsi

Survei dilakukan untuk melihat seberapa jauh permisifnya masyarakat terhadap korupsi.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan indeks perilaku anti korupsi (IPAK) Indonesia 2012 sebesar 3,55 dari skala 5. Angka ini menunjukkan masyarakat Indonesia cenderung antikorupsi.

Indeks ini memiliki nilai 0-1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26-2,50 permisif, 2,51-3,75 anti korupsi, dan 3,76-5 sangat antikorupsi.

Kepala BPS Suryamin mengatakan IPAK di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi yakni 3,66 dibanding wilayah pedesaan sebesar 3,46.

"IPAK cenderung lebih tinggi pada responden usia kurang dari 60 tahundibanding setelah usia tersebut. Semangat antikorupsi usia tua danmuda tidak berbeda signifikan," ujarnya saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (2/1).

Hasil riset juga menunjukkan semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi IPAK. IPAK responden berpendidikan SLTP sebesar 3,47, SLTA 3,78, dan di atas SLTA 3,93. "Pendidikan berpengaruh cukup kuat padasemangat anti korupsi.".

Survei dilakukan antara 1-31 Oktober 2012 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota dengan sampel 10.000 rumah tangga. Survei ini mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi.

Survei ini menghasilkan indikator tunggal terhadap pelayanan dan kebiasaan dan pengalaman responden berhubungan dengan layanan publik yang mencakup perilaku penyuapan, pemerasan, dan nepotisme.