BPN: Jokowi Bentuk Kementerian PUPR, Kiamat Kecil Bagi Perumahan Rakyat

Mantan Staf Khusus Menteri PU ini mengatakan, di tengah kebutuhan perumahan yang semakin tinggi, seharusnya Kementerian Perumahan Rakyat tetap berdiri sendiri. Sehingga kementerian ini bisa fokus untuk mengatasi masalah defisit (backlog) perumahan.

2019-03-05 12:52:26

Perumahan

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, menyatakan keputusan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai sebuah kiamat kecil.

"Saya kaget waktu itu pemerintah Jokowi-JK membuat keputusan membentuk kementerian PUPR, dalam batin saya ini kiamat kecil bagi sektor perumahan rakyat," ujar dia di Jakarta, Selasa (5/3).

Dia mengungkapkan, pada 2000, jumlah backlog perumahan telah mencapai hanya 4,3 juta unit. Sedangkan, pada 2020 diperkirakan bisa menembus 20 juta unit.

"Di 2000 itu backlog perumahan sebesar 4,3 juta rumah. Ini dari tahun ke tahun bertambah kurang lebih 1 juta. Di‎ 2020 diperkirakan akan mengalami backlog 20 juta unit rumah," kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut Suhendra, sangat penting untuk kembali memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian PU. Dengan demikian, ada kementerian yang bisa fokus menyelesaikan permasalahan backlog ini.

‎"Kami menyimpulkan bagaimana titik krusial Kementerian Perumahan Rakyat harus hadir. Konsep kami pembangunan infrastruktur berbasis publik, termasuk sektor perumahan rakyat," tandas dia.

Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com

(mdk/bim)