BPK sebut rencana suntikan modal BUMN Rp 72,9 T tidak sehat

"Kalau itu disetujui oleh DPR maka BUMN menjadi beban negara."

Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, berencana menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 48 triliun untuk 35 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika ditotal dengan PMN yang telah disediakan sebelumnya, maka sepanjang tahun pemerintah akan menghabiskan Rp 72,9 triliun untuk BUMN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melihat kebijakan pemerintah ini tidak sehat. Pasalnya, PMN yang besar dan deviden BUMN yang dipotong bakal menjadi beban APBN.

"Kalau itu disetujui oleh DPR maka BUMN menjadi beban negara," kata Anggota BPK Achsanul Qosasi di Jakarta, Jumat (23/1).

Dia menjelaskan, penerimaan negara yang berasal dari deviden dari 142 BUMN cuma sebesar Rp 34 triliun. Terlebih, 10 dari 35 perusahaan BUMN yang diajukan untuk mendapatkan PMN, merupakan perusahaan yang sudah berstatus perusahaan terbuka (Tbk).

Achsanul menegaskan, 10 BUMN tersebut belum pantas menerima PMN. Maka itu, pihaknya mendesak agar pemerintah dan DPR dapat mengkaji ulang terkait dengan penambahan PMN pada 35 perusahaan BUMN tersebut.

"Kalau listed company kenapa mesti minta PMN kan bisa melalui mekanisme pasar modal," tutupnya.