BPK: Proyek e-KTP rugikan negara Rp 24,9 miliar

BPK mempertegas proyek e-KTP bermasalah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan adanya kerugian negara dari program penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pemerintah mengalokasi anggaran proyek e-KTP pada 2011 dan 2012 mencapai Rp 5,59 triliun.

Ketua BPK Harry Azhar Aziz menyebut jumlah kerugian menembus Rp 24,90 miliar. Hal itu diungkapkan Harry Azhar saat penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) I tahun 2014 dalam sidang paripurna DPR, Jakarta.

"BPK menemukan antara lain 11 kasus ketidakefektifan senilai Rp 357,20 miliar dan kasus e-KTP kerugian negara senilai Rp 24,90 miliar," kata Azhar, Selasa (2/12).

Pihaknya menemukan tidak tercapainya target pendistribusian e-KTP hingga kontrak berakhir. Sejauh ini, baru 120,11 juta e-KTP dari jumlah target sebanyak 145 juta.

"Akibatnya, penduduk wajib KTP sebanyak 27 juta orang tak memperoleh e-KTP dan minimal sebanyak 24,89 juta penduduk terlambat memperoleh e-KTP," terangnya.

Auditor Utama I BPK, Bambang Pamungkas menjelaskan, inisiatif audit pemeriksaan proyek e-KTP sudah sesuai undang-undang. Pihaknya mempunyai wewenang untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu.

"Waktu itu e-KTP merupakan kegiatan yang besar. Melihat urgensinya, besaran nilai, ini memang berdampak luas," jelas Bambang.

Terkait adanya satelit asing dalam penggunaan e-KTP, Bambang menyebut bahwa pihaknya telah mendeteksi tiap detail kartu tersebut. Bambang membenarkan bila dalam prosesnya, e-KTP menggunakan satelit, sayangnya BPK tidak mengetahui lebih jauh apakah ada keterlibatan satelit asing atau tidak.