BPK: Premi PT Askes tidak optimal karena pemda nakal

Tidak optimalnya penerimaan premi atau iuran disinyalir karena beberapa pemerintah daerah yang dinilai tidak taat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan laporan mengenai kesiapan BUMN PT Askes (persero) yang akan menjadi BPJS kesehatan atau penyelenggara program jaminan kesehatan per 1 Januari 2014. BPK menemukan tidak optimalnya premi atau iuran ke PT Askes dari peserta asuransi yang didominasi PNS.

Anggota VII BPK RI Bahrullah Akbar menjelaskan, hasil pemeriksaan atas pendapatan premi menyebutkan, tidak optimalnya penerimaan premi atau iuran tersebut disinyalir karena beberapa pemerintah daerah yang dinilai tidak taat pada ketentuan.

"Sehingga PT Askes kesulitan dalam melakukan premi atau iuran yang merupakan haknya," ungkap Bahrullah dalam diskusi di Gedung BPK, Jakarta, Kamis (27/9).

Dari hasil temuan BPK mengenai data peserta, ada data yang belum handal dan belum dapat dijadikan dasar dalam penagihan atau penghitungan premi. Selain itu, juga masih terdapat biaya klaim maupun biaya lainnya yang tidak sesuai ketentuan.

BPK meminta penyelesaian permanen atas temuan tersebut melalui proses pemantauan tidak lanjut. Temuan BPK juga dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan pelaksanaan UU BPJS maupun aturan teknis lainnya.

"BPK juga akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan satuan pengawas internal BUMN terkait perolehan informasi yang relevan setiap transformasi sebagai bahan evaluasi," katanya.